Breaking News:

1.646 PMI Asal Jawa Barat Tercatat Berangkat ke Luar Negeri Secara Ilegal, 16 dari Bandung Barat

UPT BP2MI Jawa Barat mencatat, ada 16 PMI asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/Mega Nugraha
ILUSTRASI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandung menggagalkan pengiriman tujuh pekerja migran diduga ilegal asal Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Jawa Barat mencatat, ada 16 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural atau ilegal. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Unit Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Jawa Barat mencatat, ada 16 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural atau ilegal.

Mereka berangkat tanpa melalui agen resmi.

Sedangkan secara keseluruhan, tercatat ada 1.646 PMI asal Jawa Barat yang berangkat secara ilegal.

Sehingga untuk penanganan dan memulangkan mereka ke Tanah Air perlu upaya yang ekstra.

Kepala Seksi Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan pada UPT BP2MI Jabar, Neng Wefi, mengatakan, banyaknya warga Jabar, termasuk KBB, yang berangkat bekerja ke luar negeri menggunakan jasa agen tak resmi menjadi perhatian tersendiri.

"Untuk PMI asal KBB yang kami pulangkan, kebanyakan dari wilayah selatan. Ini menjadi perhatian sehingga menjadi imbauan kepada masyarakat berangkatlah ke luar negeri secara formal," ujarnya saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Selama ini, kata dia, pihaknya sudah banyak memulangkan PMI yang berangkat secara unprosedural karena jika tidak ada upaya seperti itu, mereka sulit untuk pulang ke Indonesia dan di sana pun mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas.

"Sebanyak 1.646 PMI asal Jabar sudah kami fasilitasi (kepulangan) dengan penempatan (kerja) dari tahun 2020 sampai 2021," kata Neng Mefi.

Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans KBB, Sutrisno, mengatakan, banyaknya PMI yang terpaksa dipulangkan itu, tentunya, harus bisa menjadi pembelajaran bagi warga yang lainnya ketika ingin menjadi PMI.

"Jadi pesan kami adalah apabila sudah tidak ada kesempatan di dalam negeri mungkin jalan terakhir keluar negeri, tapi tolong secara prosederual melalui PT resmi," katanya.

Menurutnya, warga KBB yang akan berangkat keluar negeri jangan sampai tertipu oleh agen yang tidak resmi karena nantinya akan merugikan diri sendiri seperti yang sudah terjadi dengan PMI yang lain.

"Jangan sampai tergiur dengan sponsor-sponsor (tidak resmi), baik itu iming-iming maupun yang menjanjikan bisa memberangkatkan keluar negeri," ucap Sutrisno. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved