Breaking News:

DPRD Jabar: Permasalahan Irigasi Cipanas Indramayu Perlu Koordinasi Banyak Pihak

daerah irigasi Cipanas merupakan saluran primer atau utama sedangkan ada delapan saluran air sekunder yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Humas DPRD Jabar
Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung lokasi irigasi Cipanas di Desa Jatimunggul, Kabupaten Indramayu. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung lokasi irigasi Cipanas di Desa Jatimunggul, Kabupaten Indramayu.

Irigasi Cipanas yang berada di bawah pengelolaan UPTD PSDA wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung ini mengairi lahan yang cukup luas, yaitu 2.850 hektare yang merupakan kewenangan provinsi.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, mengatakan pihaknya meninjau daerah-daerah yang bersinggungan dengan wilayah kewenangan BBWS.

Ada kewenangan pemerintah pusat sehingga DPRD Jabar akan meminta bantuan dari pusat terkait dengan penanganan irigasi Cipanas.

"Di atasnya debit airnya justru kurang. Jadi gimana saluran air ke bawahnya bisa bermanfaat kalau saluran air di atasnya kurang debit airnya," ujar Daddy melalui ponsel, Selasa (11/10/2021).

Baca juga: Kisah Lena Leni, Si Kembar Asal Indramayu yang Raih Emas Sepak Takraw di PON Papua, Sempat Down

Daddy juga menambahkan, daerah irigasi Cipanas merupakan saluran primer atau utama sedangkan ada delapan saluran air sekunder yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Menurutnya, 2.850 hektare merupakan cakupan yang cukup banyak, namun kenyataannya hanya bisa mengairi 250 hektare, dan hanya satu dari tiga musim yang bisa 100 persen terairi.

"Daerah irigasi Cipanas merupakan saluran primer kemudian ada 8 saluran sekunder yang punya provinsi, 2.850 hektare sebenarnya cukup banyak namun kenyataannya hanya bisa mengairi 250 hektare saja, itupun dari 3 musim tanam yang ada hanya 1 musim yang 100 persen, sisanya hanya bisa 50 persen," ujar Daddy.

Komisi IV akan merekomendasikan untuk penggalian sedimentasi yang selama ini menggerus debit air yang ada. Ke depan, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan BBWS dan Dinas PSDA untuk penangan lebih lanjut.

"Komisi IV akan merekomendasi penanganan, jadi penggalian sedimentasi yang ada di atas karena sedimentasinya cukup dalam sehingga bisa menggerus debit air yang ada. Selanjutnya Komisi IV akan melakukan rapar koordinasi antara Komisi IV, BBWS dan Dinas PSDA untuk penanganan selanjutnya," kata Daddy Rohanady.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved