Breaking News:

DPRD Provinsi Jabar Pelajari Ranperda Dana Cadangan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi kantor DPRD DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Banten terkait dengan usulan

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD SYARIF ABDUSSALAM
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendapatkan data dan ingormasi terhadap Ranperda Dana Cadangan Daerah (DCD) untuk Pemilihan Gubernur Tahun 2024, Rabu (6/10/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi kantor DPRD DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Banten terkait dengan usulan Ranperda Dana Cadangan Daerah (DCD) yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ranperda DCD tersebut mengenai dana yang dikhususkan untuk pembiayaan pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan pihaknya melihat Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai perda tentang dana cadangan yang berasal dari dana silpa. Hal inilah yang ingin dipelajari.

"Kunjungan ini untuk melaksanakan proses terkait dengan dana cadangan rencana pilgub Jawa Barat tahun 2024 dan DKI Jakarta sebenarnya sudah ada perda dana cadangan yang berasal dari dana silva namun perda tersebut telah dicabut karena terkait dengan LHPB BPK. Namun DKI akan membuat kembali perda tersebut," ujarnya di Kantor DPRD Provinsi Banten, Rabu, (6/10/2021).

Achdar mengatakan, selain Jakarta, Provinsi Banten belum mempunyai perda DCD. Tapi, katanya, akan membuat perda tersebut untuk pemilihan Gubernur Banten.

"Kalau Provinsi Banten, walaupun ternyata mereka belum mempunyai dana cadangan, namun Provinsi Banten akan membuat ranperda dana cadangan mereka untuk pemilihan Gubernur Banten nantinya," kata Achdar.

Selanjutnya, Achdar menjelaskan dinas serta biro terkait ranperda itu akan melengkapi bahan dan data untuk ditindaklanjuti dan dibahas oleh Bapemperda DPRD Jabar, sehingga nantinya bisa dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan Ranperda, serta dilanjutkan pembahasan lebih lanjut baik di komisi atau pansus DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Selanjutkan biro hukum, BKD dan OPD terkait harus melengkapi bahan dan data yang diperlukan sehingga bisa dibahas secara intern oleh Bapemperda, sehingga nantinya bisa dilaporkan di paripurna DPRD bahwa Ranperda Dana Cadangan Daerah bisa ditindaklanjuti baik pembahasan komisi atau pansus," ucap Achdar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved