Breaking News:

Dugaan Korupsi Dana JKN Oknum Pejabat Mengendap, Polres Purwakarta Bilang Kasusnya Masuk Tahap Ini

Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh Unit tindak pidana korupsi Polres Purwakarta, namun, kata Tarman, hingga kini kasus tersebut belum ada

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/DWIKI MAULANA VELLAYATI
ILUSTRASI Satreskrim Polres Purwakarta 

Laporan Kontributor Tribun Jabar Purwakarta, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

JKN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi masyarakat, JKN diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah, dalam satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sentra pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, dana JKN bisa mencapai ratusan juta rupiah per tahun.

Tak jarang terjadi, dana JKN tersebut rawan diselewengkan oleh oknum pejabat Puskesmas. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, oknum pejabat Puskesmas Bojong, Kabupaten Purwakarta juga terlibat kasus dugaan penyelewengan dana.

Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Purwakarta, Tarman Sonjaya ketika ditemui Tribun Jabar di Jalan Veteran Kabupaten Purwakarta, Selasa (5/10/2021) mengatakan, oknum kepala puskesmas tersebut terlibat dugaan penyelewengan dana JKN dalam audit keuangan pada periode tahun 2016-2017 lalu, kasus tersebut terungkap pada tahun 2019.

Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh Unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Purwakarta, namun, kata Tarman, hingga kini kasus tersebut belum ada kepastian hukum.

"Ini kan sudah dua tahun berjalan, bukti temuan sudah ada berdasarkan audit BPK, nilainya mencapai Rp 950 juta, tapi belum belum jelas status tersangkanya," kata Tarman, Selasa (5/10/2021).

Bahkan sebelumnya, pihak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta juga melakukan audit internal, dan ditemukan kerugian negara mencapai Rp 600 juta.

Tarman menilai, seharunya aparat hukum bertindak dengan cepat menangani kasus tersebut, agar menjadi efek jera dan percontohan bagi pejabat serupa.

"Kasus ini sudah cukup lama, seharusnya bisa segera mendapat kepastian hukum, bahkan jika kasus ini terungkap, mungkin akan menjadi pintu masuk pihak penegak hukum untuk membongkar kasus serupa di Puskesmas lain di Purwakarta, sebab dana JKN itu ada di setiap Puskesmas," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved