Breaking News:

Ada ASN Bayar Rp 10 Juta Kepada Anak Bupati Demi Mutasi Jabatan, BKPSDM KBB Mengaku Tidak Tahu

BKPSDM Bandung Barat Tidak Tahu Ada ASN yang Harus Bayar Rp 10 juta kepada Anak Aa Umbara Demi Mutasi Jabatan

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/NAZMI ABDURAHMAN
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang melibatkan Bupati Bandung Barat non aktif Aa Umbara di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (8/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak mengetahui terkait adanya ASN yang harus membayar Rp 10 juta kepada Asep Lukman, salah satu anak Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna demi mutasi jabatan.

Kepala Bidang Mutasi Promosi Kinerja BKPSDM KBB, M Dany Rizal mengatakan, selama pihaknya menjabat pada jabatan yang saat ini, tidak ada ASN yang harus membayar Rp 10 juta untuk mutasi maupun promosi jabatan.

"Kalau sekarang gak ada, tapi kalau dulu saya gak tahu ya. Secara normatif harusnya gak ada. Tapi zaman pak Aa Umbara saya kurang paham," ujarnya saat dihubungi, Rabu (6/10/2021).

Sementara untuk melakukan mutasi maupun promosi jabatan itu, pihaknya memastikan, bahwa pertimbangannya dilihat sesuai kompetensi dari masing-masing ASN itu sendiri.

"Jadi kompetensinya dia, apakah staf ataupun pejabat. Kita lihat, apakah golongannya mencukupi, pendidikan riwayat pekerjaan, kemudian apakah rumpun yang dia tempati nanti apakah sesuai dengan riwayat jabatan dia dan sebagainya, banyak sih pertimbangannya," kata Dani.

Diberitakan Tribun Jabar sebelumnya, Rita Nur Cahyani, salah satu pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku telah memberikan uang Rp. 10 juta, kepada Asep Lukman, salah satu anak Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara

Fakta tersebut terungkap dalam sidang dugaan korupsi pengadaan barang Covid-19 Bandung Barat, di Pengadilan Negeri (PN), saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi, Tuti Heriyati mantan Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Bandung Barat, Rabu (5/10/2021). 

Dalam persidangan, Tuti mengaku pernah membantu Rita, memberikan uang Rp 10 juta kepada Asep Lukman. Uang tersebut, kata dia, diberikan untuk memuluskan keinginan Rita dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Pemkab KBB. 

Dikatakan Tuty, Rita saat itu ditempatkan sebagai Kasubbag Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana (KB). 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved