Breaking News:

TKMKB BPJS Kesehatan Kab. Bandung Dukung Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Bandung pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), BPJS Kesehata

TKMKB BPJS Kesehatan Kab. Bandung Dukung Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 

TRIBUNJABAR.ID, Soreang, Jamkesnews - Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Bandung pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kantor Cabang Soreang bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMBK) Program JKN-KIS melakukan pembahasan terkait hal-hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Kamis (30/09).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang Heni Riswanti mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Program JKN-KIS bukan hanya menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan, namun membutuhkan dukungan dan peran dari, pemerintah, asosiasi tenaga medis, organisasi profesi, maupun para profesional terkait lainnya, khususnya bagi TKMKB untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengawal keberlangsungan program besar ini.

"Tentunya walaupun kondisi saat ini pandemi Covid-19 dan mobilitas kita dibatasi, tetapi BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan Program JKN-KIS tetap berharap pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS terus terjaga mutu layanannya," tutur Heni.

Heni mengatakan dalam pertemuan ini ada beberapa rekomendasi yang diperlukan dari TKMKB terkait pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten Bandung. Ia menegaskan rekomendasi tersebut dibutuhkan agar pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap optimal dan mengurangi keluhan dari peserta.

"Kami yakin peran Tim dalam Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kabupaten Bandung dapat menghasilkan output menjaga mutu dan kualitas layanan yang akan meningkatkan kepuasan peserta, serta tetap dengan pembiayaan yang terkendali," tuturnya.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pelaksanaan pelayanan telekonsultasi, pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetric Neonatal (Poned), penggunaan teknologi informasi untuk melaksanakan kedokteran gigi tanpa batasan jarak (Teledentistry), Pelatihan yang harus diikuti oleh bidan atau Contraceptive Technology Update (CTU) serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Sementara itu, Ketua Tim TKMKB Kabupaten Bandung, Yani Sumpena, menyampaikan dengan kondisi saat ini tentunya mengambil keputusan atau rekomendasi tetap harus hati-hati.

"Rekomendasi yang diambil oleh tim TKMKB pastinya harus adil dan seimbang baik bagi Tenaga Kesehatan, BPJS Kesehatan dan peserta JKN-KIS. Kita bersyukur saat ini grafik kasus Covid-19 melandai atau menurun, artinya risiko tenaga kesehatan sebagai garda terdepan sedikit berkurang, sehingga diharapkan kedepannya tenaga kesehatan dapat menjalankan rekomendasi dari tim TKMKB agar mutu layanan tetap terjaga," kata Yani

Yani menambahkan perlunya komunikasi lintas pemangku kepentingan agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

"Terkait dengan telekonsultasi TKMKB merekomendasikan agar dilakukan pertemuan dengan dokter-dokter terkait dan diberikan penjelasan yang baik sehingga dapat diambil keputusan yang baik pula.  Untuk Poned Puskesmas, hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas layanan karena terkait pelayanan kegawatdaruratan dan untuk mengurangi risiko kematian, jadi harus terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan IDI," jelas Yani. (BS/HS)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved