Breaking News:

Apa Itu Bank Tanah? Ini Fungsi dan Perannya, Beroperasi Mulai Tahun Ini

Kehadiran Bank tanah diharapkan dapat menyelesaikan banyak permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Siti Fatimah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kehadiran Bank tanah diharapkan dapat menyelesaikan banyak permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, dalam Seminar Nasional dengan tema Urgensi Pembentukan Bank Tanah sebagai Badan Hukum Khusus yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Pejabar Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jabar.

Tak hanya itu, kata dia, berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Bank Tanah ini nantinya bakal membantu dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga dibuatlah PP Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Baca juga: Banyak Kasus Sengketa Tanah, IPPAT Jabar Dorong Pembentukan Bank Tanah sebagai Badan Hukum Khusus

"Melalui badan bank tanah, Pemerintah memiliki tanah cadangan strategis, mengontrol penguasaan tanah, dan menyediakan tanah untuk pembangunan," ujar Himawan Arief Sugoto, dalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).

Badan bank tanah ini, kata dia, akan terbentuk dan mulai beroperasi pada tahun ini. Nantinya, sambung dia, tanah telantar akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan.

"Bank tanah ini berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah," katanya.

Baca juga: Amankan Aset Negara Lewat Sertifikasi Tanah, PLN Bersinergi dengan Kanwil BPN Jabar dan Jateng

Menurut dia, selama ini masalah pertanahan dan kebutuhan akan tanah berdampak pada kesenjangan pembangunanm, hingga membuat harga tanah tidak terkendali dan terdapat banyak potensi tanah terlantar yang belum dioptimalkan.

"Di sini perlunya peran pemerintah untuk menguasai, mengendalikan dan menyediakan tanah bagi kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi," ucapnya.

Bank tanah ini nantinya bakal menjadi badan khusus yang dibentuk melalui Undang-undang (UU) dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah, namun bersifat otonom atau independen.

Bank tanah juga disebut land manager yang akan menginventarisasi, melakukan manajemen, serta mengatur peruntukan tanah.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved