Breaking News:

Massa Aliansi Buruh Subang Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah Minimu: Mana Kanji Manisnya Bupatiku?

Aliansi Buruh Subang (ABS) unjuk rasa di Kantor Bupati Subang, mereka menuntut kenaikan upah minimum

Tribun Jabar / Irvan Maulana
Ratusan buruh yang terdiri dari Aliansi Buruh Subang (ABS) saat mendatangi kantor Bupati Subang di Jalan Dewi Sartika, Kabupaten Subang pada Kamis (30/9/2021) siang. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Subang, Dwiky Maulana Vellayati.

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Aliansi Buruh Subang (ABS) berunjuk rasa di Kantor Bupati Subang, yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kabupaten Subang pada Kamis (30/9/2021) siang.

Ratusan buruh yang tergabung dalam ABS itu menuntut kenaikan upah minimum yang menurut mereka merupakan dampak dari disahkan Undang-undang Cipta Kerja.

"Gubenur Jabar sudah tidak bisa lagi menentukan upah sektor, akibatnya ada 30 perusahaan di Subang yang masih menggaji buruhnya di bawah upah minimum," ucap penanggung jawab aksi, Sujono Hermanto saat orasi.

Dia juga menyebut kepastian kenaikan upah tahun 2021 bagi perusahan yang memberikan upah di bawah upah minimum bisa ditempuh dengan adanya kebijakan Bupati.

"Jangan diam saja Bupati Subang, kamu harus mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban pengusaha untuk berunding sesuai Undang-undang Cipta Kerja Jo PP No 36 tentang kenaikan upah diatas upah minimum," katanya.

Dalam kesempatan tersebut massa buruh menuntut untuk bertemu Bupati Subang Ruhimat. Sayangnya, Ruhimat tak kunjung ditemui Bupati Subang lantaran sedang tidak ada di kantornya.

Sujono juga menagih janji Bupati Subang yang tempo hari berdiri di podium buruh, dan bicara lantang akan mendukung buruh menolak Omnibus Law.

Baca juga: Diancam Pidana Mati, Polisi Sebut Kasus Perampasan Nyawa Amalia di Subang Terencana dan Luar Biasa

"Mana janji manisnya Bupatiku?," tuturnya.

Aksi buruh kali ini disebutkan Sujono merupakan aksi yang berkelanjutan di seluruh Jabar dari mulai Bandung Barat, Banten, Purwakarta, Bekasi, Subang, dan wilayah-wilayah lain di Jabar.

Dalam kesempatan itu juga dia mengungkapkan menolak kenaikan upah minimum Kabupaten Subang menggunakan formulasi Undang-undang Cipta Kerja.

"Tetapkan upah diatas upah minimum Kabupaten Subang bagi perusahan sektoral untuk tahun 2022, hentikan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan yang terjadi di pabrik-pabrik garmen di Kabupaten Subang," ujar dia.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved