Breaking News:

FAKN Dorong Ketahanan Bangsa Hadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Perhelatan akbar para raja-raja se-Nusantara ini dibuka Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti ditandai dengan pemukulan Gong dan penyerahan Keris Rahi

Perhelatan akbar para raja-raja se-Nusantara dibuka Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti ditandai dengan pemukulan Gong dan penyerahan Keris Rahiyang Medang Gumilang di pelataran Gedung Negara Sumedang, Rabu, (29/9/2021). 

"Kita ciptakan sekarang juga, kita ciptakan dari deklarasi pikiran kita di bumi Sumedang Larang. Pikiran kita akan melahirkan perkataan, perkataan akan menentukan tindakan, tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter, dan karakter adalah nasib atau takdir kita. Jadi pikiran itu mencipta," kata Bupati.

Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti mengatakan, negara Indonesia telah memberi amanat melalui Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya FAKN mendapat dukungan dan dijadikan agenda rutin.

"Sudah sepantasnya, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan seluruh aparatur negara, memberikan dukungan yang konkret. Sebab, amanat Konstitusi yang mengikat semua elemen bangsa ini telah menyatakan dengan jelas, bahwa; Negara Memajukan Kebudayaan Nasional," ujarnya.

Dikatakan La Nyala, bahwa Kebudayaan Nasional adalah mozaik Kebudayaan Daerah. Dan kebudayaan daerah lahir dari nilai-nilai Adiluhung Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Sehingga, kata La Nyala, kita harus menarik benang merah, dukungan negara kepada kebudayaan nasional, harus tercermin dengan dukungan negara kepada keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagai penjaga marwah kebudayaan daerah serta kearifan lokal Nusantara.

"Jika kita tarik sejarah ke belakang. Sumbangsih Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Keberadaan Kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan tradisi Pemerintahan, Penulisan, Pendidikan, Pengobatan, hingga Kemiliteran, baik di darat maupun di laut," tuturnya.

Ia menyebutkan, sudah menjadi kewajiban DPD RI memperjuangkan Kearifan Lokal melalui Hak Adat dan Budaya Nusantara, dimana negara harus hadir untuk memastikan sejarah dan budaya yang kita miliki mendapatkan tempat yang layak.

"Jika pemerintah melalui Undang-Undang tentang Desa mengeluarkan APBN trilyunan rupiah untuk seluruh desa, maka sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan pembiayaan rutin untuk entitas Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Desa," kata La Nyala.

Turut hadir, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dra. Hj. Yani WSS Koeswodidjaja, Sri Radya Karaton Sumedang Larang, H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria, Para raja dan Sultan Seluruh Nusantara, Unsur Forkopimda Para tamu undangan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved