Breaking News:

Dituduh Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut, Haris Azhar: Emangnya Saya Siapa?

Itu perlu ditanya, Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut Binsar Panjaitan meminta saham. Coba dicek sama dia, Freeport

KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA
Aktivis HAM Haris Azhar usai menghadiri Gathering Nasional Tutuntangan 2019 di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Juniver Girsang, mengatakan Haris Azhar pernah meminta saham Freeport kepada kliennya.

Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru, Haris Azhar, membantah tuduhan tersebut.

Ia meminta Juniver Girsang menunjukkan bukti atas tudingan itu sehingga tak asal bicara.

"Emangnya saya siapa minta saham Freeport? Kalau ada dokumentasi bukti saya minta saham tersebut atau yang dimaksud, mohon disampaikan. Jangan asal bicara," kata Haris Azhar saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (30/9/2021).

Pada 4 Maret 2021, Haris Azhar mengaku membantu dalam kapasitas kuasa hukum Forum Pemilik Hak Sulung masyarakat adat sekitar wilayah tambang Freeport Indonesia. 

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi ITB, Bandung, Rabu (30/1/2019).
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi ITB, Bandung, Rabu (30/1/2019). (TRIBUN JABAR/THEOFILUS RICHARD)

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, Haris Azhar Duga Orang Bermasalah dengan Firli

Mereka, lanjut Haris, sejak divestasi saham Freeport Indonesia ke Inalum dijamin alokasinya, tapi tidak jelas ke mana saham tersebut sampai saat ini. 

"Kami hubungi LBP ( Luhut Binsar Panjaitan ) karena dia posisinya sebagai Menko Investasi, kan masalah ini sejak awal dikawal oleh LBP. Jadi, kami datang untuk meminta fasilitasi negara menyelesaikan alokasi saham itu yang tidak kunjung tuntas di area Papua," kata Haris Azhar.

Waktu itu, ucapnya, yang menemuinya adalah salah satu pejabat di Kemenko Marves bernama Lambok dan bukan Luhut secara langsung.

Haris mengatakan memiliki dokumen lengkap terkait itu semua.

Sampai saat ini, lanjut dia, tidak diketahui apa kontribusi kantor Marves untuk soal saham masyarakat adat yang belum tuntas tersebut.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved