Breaking News:

Diduga Gadaikan Sertifikat Tanah BPN Garut Dilaporkan ke Polisi, Kepala BPN Sebut Sertifikat Ada

Puluhan warga Garut laporkan BPN Garut ke polisi diduga karena menggelapkan sertifikat tanah yang salah satunya di jalur pembangunan jalan Ibrahim

Penulis: Sidqi Al Ghifari | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/SIDQI AL GHIFARI
Osa Santosa bersama kuasa hukumnya, Hanung Prabowo laporkan BPN ke Polres Garut terkait dugaan penggelapan sertifikat tanah. 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Puluhan warga Garut laporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut ke polisi diduga karena menggelapkan sertifikat tanah yang salah satunya berada di jalur pembangunan Jalan Ibrahim Adjie Cipanas, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.

Salah satu pemilik lahan, Osa Santosa (52) melalui kuasa hukumnya, Hanung Prabowo mengatakan sertifikat tanah milik kliennya itu tiba-tiba hilang saat dalam proses pembuatan sertifikat induk di BPN Garut.

"Ini bermula saat klien kami membeli tanah di Blok Awipoek dan Blok Panyambungan yang keseluruhan luasnya 6 hektar, kemudian ia menyerahkan sertifikat tersebut ke BPN untuk dibuatkan sertifikat induk," ujarnya saat diwawancarai Tribunjabar.id di Polres Garut, Kamis (30/9/2021).

Hanung menjelaskan sertifikat tersebut kemudian terbit dengan luas 4,5 hektare, padahal menurutnya seharusnya sertifikat tersebut 6 hektare.

Kemudian kliennya itu kembali menyerahkan sertifikat itu untuk mengurus sisa luas tanah yang belum masuk yaitu seluas 1,5 hektare.

"Klien kami saat itu menanyakan ke BPN namun jawaban dari BPN tidak jelas, bahkan setelahnya ada salah satu pegawai BPN yang mengatakan bahwa sertifikat tersebut hilang dan tidak ada di kantor BPN," ungkapnya.

Menurutnya setelah dicari sertifikat tersebut ternyata ada di salah satu PT dengan status digadaikan.

"Ini jadi tanda tanya, sertifikat yang sedang proses splitsing di BPN malah hilang bahkan digadaikan kepada pihak ke tiga," ujarnya.

Hanung menjelaskan dari temuannya tersebut sengketa tanah di wilayah itu mencuat.

Menurutnya ia sudah meminta pihak Kantor BPN Garut dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT-S) Tarogong Kaler untuk segera menyelesaikan sengketa tersebut namun ia tidak mendapat tanggapan.

"Akhirnya kami membuat laporan resmi hari ini, melaporkan pihak BPN Garut dan PPAT-S Tarogong Kaler ke Polres Garut. Laporan ini mewakili banyak pihak, ada sekitar 40 orang yang saat ini memiliki keluhan yang sama," ucapnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut, Nurus Sholihin mengatakan bahwa sertifikat tersebut saat ini masih ada di kantornya dan tidak digadaikan.

"Sertifikatnya bukan digadaikan, malah ada. Bukan hilang justru ada gak digadai," ucapnya saat dikonfirmasi. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved