Breaking News:

Majelis Adat Kerajaan Nusantara Tanggapi Kemunculan Kerajaan Fiktif : Lebih Banyak Mudaratnya

Haryo Eddy meminta kepada masayarakat Indonesia untuk cerdas menyikapi kemunculan kerajaan-kerjaan fiktif tersebut.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Kiki Andriana
Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Kanjeng Pangeran Haryo Eddy S Wirabhumi saat memberikan keterangan kepada TribunJabar.id, di Keraton Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/9/2021) 

Laporan Kontributor TribunJabar. Id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Masyarakat Indonesia sampai sekarang dihebohkan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif.

Usai dihebohkan dengan kemunculan Kerajaan Sunda Empire, kini dihebohkan dengan munculnya kerajaan Angling Dharma.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Kanjeng Pangeran Haryo Eddy S Wirabhumi menuturkan, sebelum Indonesia merdeka, terdapat sebanyak 250 kerajaan di Indonesia.

Baca juga: Soal Raja Angling Dharma, Dedi Mulyadi Mempersilakan Asal Tidak Ada yang Dilanggar

Menurutnya, dari jumlah tersebut, semuanya ikut andil dalam membentuk bangsa ini. Kendati demikian, lanjut Haryo, tidak ada namanya Kerajaan Sunda Empire, dan Kerajaan Angling Dharma.

"Serahkan saja kepada aparat penegak hukum, karena mereka pasti akan mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang keluar dari koridor hukum, kemarin juga terbukti kan," ucap Haryo Eddy S Wirabhumi kepada TribunJabar.id, disela Festival Keraton Nusantara, di Keraton Sumedang Larang, Rabu (29/9/2021).

Selain itu, Haryo Eddy meminta kepada masayarakat Indonesia untuk cerdas menyikapi kemunculan kerajaan-kerjaan fiktif tersebut.

"Nggak usah memberi hati kepada mereka, apalagi memberikan perhatian, karena akan lebih banyak mudaratnya. Kita memelihara yang ada saja sudah terseok-seok, " ujarnya.

Haryo memastikan, kerajaan-kerajan fiktif yang menghebohkan masyarakat Indonesia tersebut tidak ada dalam wadah MAKN.

Baca juga: Kenang Kejayaan, Monumen Keris Naga Raja Dibangun Pemerintah Desa di Majalengka

Menurutnya, jika pemerintah mau melakukan komunikasi kepada MAKN, pihaknya bakal memverifikasinya benar dan tidaknya kerajaan-kerajaan yang menghebohkan masayarakat.

"MAKN adalah wadah resmi bagi para raja, sultan, pemangku adat yang sudah ada sebelum Indonesia ini merdeka, di MAKN adalah kerajaan-kerajaan yang real, dan secara genealogi dan sejarah kerajaannya bisa dipertanggungjawabkan, " ujar Haryo, menambahkan.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved