Breaking News:

Cirebon Jadi Provinsi Baru, Pengamat: Masih Terlalu Dini dan Harus Dikaji Lebih Dalam

Acuviarta mengatakan di saat pandemi Covid-19 ini masih terlalu dini untuk mewacanakan Provinsi Cirebon Raya.

Penulis: Cipta Permana | Editor: taufik ismail
TRIBUN JABAR/TEUKU MUH GUCI S
Kuwu atau kepala desa Kabupaten Cirebon membentangkan spanduk bertuliskan Pembentukan Provinsi Cirebon di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (30/3/2016). Wacana pembentukan Provinsi Cirebon kini mencuat lagi. 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wacana pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) Provinsi Cirebon Raya kembali mengemuka ke dari sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C).

Pakar kebijakan ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi pun angkat suara terkait hal tersebut.

Menurutnya, saat ini wilayah Priangan Timur, khususnya Ciayumajakuning menjadi daerah yang terus didorong sebagai salah satu wilayah berkembang, dan calon poros ekonomi baru di Jawa Barat, dengan masih banyaknya potensi SDM dan SDA yang belum tergali secara optimal. 

Namun untuk merencanakan pembentukan provinsi baru, hal itu terlalu dini untuk dibahas dan dikemukakan, apalagi saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih berjuang untuk menghadapi dampak pandemi covid-19. 

"Melihat kondisi saat ini, di mana kita masih menghadapi pandemi, kemudian dari sisi pendapatan fiskal dan juga kemampuan pemerintah pusat yang masih sangat terbatas, maka wacana ini (pembentukan CDOB) menurut saya harus dipertimbangkan kembali untuk dikaji lebih dalam, terutama dari aspek kesiapan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (28/9/2021).

Acuviarta mengatakan, meskipun, tujuan dari bergulirnya wacana tersebut, salah satunya terkait kemandirian ekonomi, serta kemajuan pertumbuhan pembangunan daerah.

Namun, pembentukan daerah otonomi baru ini secara otomatis akan memerlukan 'ongkos' yang tidak murah serta proses yang tidak mudah dan sebentar.

Dengan keterbatasan kemampuan penggalian potensi yang ada saat ini, dan menjadi daerah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif lamban dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat, maka pemekaran Ciayumajakuning sebagai sebuah provinsi baru, menurutnya perlu dikaji lagi.

Sejauh mana wacana dari rencana tersebut dapat berimplikasi positif terhadap percepatan pembangunan yang ada, jangan sampai justru sebaliknya.

"Karena pemekaran atau pembentukan CDOB ini tidak semudah yang dibayangkan, maka wacana dari rencana ini harus dipastikan dulu, apakah hal ini akan mampu berdampak positif atau justru menjadi beban pemerintah pusat, dan merugikan kepada  masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu, apabila bergulirnya wacana tersebut untuk dapat memotivasi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan daerah Priangan Timur yang lebih baik, dengan menggali berbagai potensi yang ada
maka hal itu sah dan perlu dilakukan. 

Akan tetapi bila dipaksakan untuk segera diwujudkan dalam waktu dekat, maka saat ini momentumnya tidak tepat.

Baca juga: Bupati Kuningan Tak Tertarik Dengan Provinsi Cirebon: Dari Provinsi Jabar Kurang Apa Atuh?

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved