Breaking News:

Dedi Mulyadi Advokasi Konflik Warga Pendatang dan Perusahaan di Purwakarta

Untuk menelusuri konflik tersebut, Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta menemui Kepala BPN Purwakarta Deddy

Humas Dedi Mulyadi
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengadvokasi warga yang mengaku tergusur akibat rencana pembangunan pabrik, Selasa (28/9/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengadvokasi warga yang mengaku tergusur akibat rencana pembangunan pabrik Lifelon Jaya Makmur di Kampung Congean, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta.

Pria yang karib disapa Kang Dedi Mulyadi itu awalnya datang ke lokasi untuk meminta penjelasan dari warga yang merasa dirugikan karena rumahnya akan digusur akibat rencana pembangunan pabrik.

Menurut warga ada sebagian kepala keluarga (KK) yang telah menerima uang kerohiman, tanah pengganti, dan sertifikat. Sementara yang lainnya hanya dijanjikan uang kerohiman tanpa ada tanah pengganti dan sertifikat.

"Sekarang sisa 48 rumah yang belum dirubuhkan. Warga masih tinggal di sini," ujar seorang warga.

Untuk menelusuri konflik tersebut, Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta menemui Kepala BPN Purwakarta Deddy dan pemilik pabrik Ferry.

Dari keterangan BPN pabrik tersebut, tercatat memiliki lahan seluas 11 hektare yang di dalamnya terdapat bangunan warga. Ferry selaku pemilik pabrik mendapat alihan hak garap pada tahun 1985-1986.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ketemu Kades Kaya Raya Inspiratif, Penghasilan Rp 450 Juta per bulan, Rumah Bak Istana

"Kemudian selama tiga tahun membuka galian pasir dan tutup karena kurang menguntungkan akhirnya ditinggal," ujarnya.

Selanjutnya Ferry, pada 2011, hendak membangun pabrik namun lahan miliknya sudah ditepati oleh 62 KK.

Kemudian 62 KK tersebut dimediasi di kantor desa hingga disepakati akan meninggalkan tempat dengan kompensasi Rp 1 juta per KK dan diberi tanah 100 M2 yang telah disertifikatkan di dekat areal pabrik.

Pada 2019, terdapat penambahan 38 KK yang merupakan pendatang. Meski berstatus pendatang yang tidak tercatat dalam kesepakatan tahun 2011, pihak pabrik tetap memberikan kompensasi kepada mereka.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved