Breaking News:

Jika Tidak Segera Dekarbonisasi, Indonesia Bisa Defisit Energi Hingga USD 80 Miliar Pada 2040

Jika tidak, segera dilakukan dekarbonisasi, Indonesia diprediksi mengalami defisit energi yang cukup besar hingga USD 80 miliar

Ilustrasi Teologi Pemanasan Global dan Pengurangan Risiko Bencana Alam 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dunia tengah bergerak dalam percepatan transisi energi menuju energi bersih untuk mengejar target Persetujuan Paris dalam mencegah kenaikan suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius.

Pembiayaan energi terbarukan di Indonesia makin terbuka luas seiring meningkatnya komitmen negara maju membantu transisi energi terbarukan di negara berkembang. 

Pembiayaan energi terbarukan butuh dukungan kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir risiko pendanaan dan meningkatkan minat investasi ke energi terbarukan.

Hal tersebut dikatakan Deni Gumilang selaku penasehat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dalam Indonesia Energi Transition Dialogue (IETD) 2021 hari kelima, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: IESR: Pembangkit Energi Terbarukan Jauh Lebih Murah Dibandingkan PLTU Batubara

Deni mengatakan, saat ini sudah tersedia berbagai macam instrumen de-risking (pengurangan risiko) pendanaan energi terbarukan untuk Indonesia. Di antaranya penyediaan jaminan, green bond (sukuk hijau), dan pinjaman lunak (concessional debt).

Namun, menurut Deni instrumen derisking ini perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang dapat mengurangi risiko investasi energi terbarukan, diantaranya dengan penetapan target energi terbarukan yang jelas.

“Selama ini masih ada banyak perbedaan target penurunan emisi di dalam pemerintah. Jika ada konsistensi dalam target, maka kerjasama antar seluruh pemangku kebijakan akan  lebih mudah dijalankan,” kata Deni.

Deni menjabarkan bahwa Indonesia perlu memperhatikan dukungan teknis pembangunan energi terbarukan yang terintegrasi, menciptakan iklim perizinan yang mendukung proyek skala kecil, dan meningkatkan kredibilitas proyek energi terbarukan agar bisa bankable dalam memperoleh pendanaan.

Presiden Direktur PT SMI, Edwin Syahruzad, mengatakan PT SMI sudah menyediakan proyek derisking dengan pemberian dukungan teknis. Hal itu memudahkan pengembang untuk mengakses teknologi dan pembiayaan suatu proyek energi terbarukan.

Indonesia Bisa Defisit Energi USD  80 Miliar Pada 2040.

Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Faisal Basri, menyampaikan energi terbarukan dibutuhkan untuk mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Jika tidak, segera dilakukan dekarbonisasi, Indonesia diprediksi mengalami defisit energi yang cukup besar.

“Kalau kita tidak segera melakukan dekarbonisasi maka tahun 2040 kita akan defisit energi sebesar USD 80 miliar. Karena kita lebih banyak mengimpor daripada ekspor energi. Itu terjadi karena kebutuhan kita akan naik luar biasa. Oleh karena itu kita butuh rencana jangka panjang makro ekonomi dengan cara dekarbonisasi lebih cepat,” kata Faisal.

Namun menurut Faisal, pada kenyataannya selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada energi terbarukan. Hal tersebut tercermin dari APBN yang masih memberi subsidi ratusan triliun untuk energi fosil.

Faisal berpendapat pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang nyata untuk mendukung riset energi terbarukan dan memastikan perkembangan industri energi terbarukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen saja.
 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved