Breaking News:

Banyak Kasus Sengketa Tanah, IPPAT Jabar Dorong Pembentukan Bank Tanah sebagai Badan Hukum Khusus

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Barat mendorong terbentuknya bank tanah sebagai badan hukum khusus.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman
Osye Anggandari, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Barat. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Barat mendorong terbentuknya bank tanah sebagai badan hukum khusus.

Osye Anggandari, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Barat, mengatakan, sengketa pertanahan terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat sehingga dibutuhkan satu badan hukum yang secara khusus menangani masalah tersebut.

"Bank tanah sebagai badan hukum khusus yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah," ujar Osye Anggandari, di Sekretariat Pengwil Jabar IPPAT, Jalan Merak, Kota Bandung, Jumat (24/9/2021).

IPPAT Jabar pun, kata dia, bakal menggelar seminar nasional untuk merumuskan berdirinya bank tanah sebagai badan khusus pertanahan.

Rencananya seminar akan digelar pada 29 September 2021 di Intercontinental Dago Pakar Hotel dan dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) Sofyan A Djalil, Sekjen Menteri ATR BPN, Himawan Arief, Direktur Jenderal Penetapan Hal dan Pendaftatan Tanah Kementerian ATR BPN.

Dalam kegiatan nanti, kata dia, akan disampaikan sejumlah tujuan agar memahami tujuan dan dasar hukum pembentukan bank tanah dan lembaga bank tanah yang berbentuk badan hukum khusus sebagai pelaksanaannya.

"Bagaimana bentuk organ, modal dan konsekuensinya sebagai subjek hukum. Kemudian untuk memahami hak-hak yang diberikan atas hak pengelolaan yang dimiliki bank tanah dan proses pendaftaran haknya, peran PPAT dalam pelaksanaan pengelolaan aset bank tanah," katanya.

Selain itu, kata dia, agar memahami bagaimana bank tanah sebagai badan hukum yang mendorong investasi di Indonesia, memberikan pembinaan dari ATR/BPN kepada PPAT dalam rangka perlindungan hukum kepada PPAT dalam sengketa pertanahan.

"Untuk memahami potensi adanya sengketa tentang pelaksanaan bank tanah dari perspektif advokat dan solusi penyelesaiannya dan memahami bagaimana bank selaku kreditur melihat peluang dari keberadaan bank tanah, khususnya dalam kaitan pinjaman terhadap aset yang dikelola bank tanah," ucapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved