Kata Laksamana Yudo Margono Soal Kemungkinan Jadi Panglima TNI dan Peluangnya
Dua jenderal bintang 4 di TNI santer jadi calon kuat untuk jadi Panglima TNI. KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA- Dua jenderal bintang 4 di TNI santer jadi calon kuat untuk jadi Panglima TNI. Kedua jenderal bintang 4 itu yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.
KSAL Laksamana Yudo Margono, tidak ingin berharap lebih dirinya bakal dipilih Presiden RI Joko Widodo untuk jadi Panglima TNI. Sebagai prajurit, dia hanya siap ditempatkan dimanapun.
"Kita prajurit apapun yang ditugaskan harus siap melaksanakan tugas. Jadi tidak ada respons-respons, tidak ada respons," kata Laksamana Yudo Margono di atas KRI Semarang-594 usai Doa Bersama Lintas Agama untuk Negara dan Bangsa, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.
Sebagai prajurit TNI, sudah jadi kewajiban melaksanakan apapun dan ditempatkan dimanapun demi kepentingan bangsa dan negara.
"Loh semua prajurit kalau ditanya. Jangankan saya, ini semua prajurit yang KLD (Kelasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap. Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti," tegasnya.
Ia menyerahkan segala keputusan penunjukan sebagai Panglima TNI kepada Presiden RI Joko Widodo.
"Tidak ada respons, belum ada itu. Serahkan saja kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," pungkasnya.
Peluang KSAL Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai peluang Yudo menjadi Panglima TNI semakin menguat seiring berjalannya waktu.
"Peluang Laksamana Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (14/9/2021).
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 150 Perwira Tinggi, Termasuk Pangdam XII dan Kapuskes, Ini Daftar Namanya
"Relatif tak ada masalah baginya (Yudo Margono) dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," lanjutnya.
Namun, selain Yudo, kata Khairul, KSAD Jenderal Andika Perkasa juga berpeluang sama dalam menggantikan Hadi.
Meski begitu, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik.
Dari sisi profesionalisme, khairul mengatakan setidaknya Presiden Jokowi harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi.
Dari sisi masa aktif, kata Khairul, masa jabatan Andika lebih singkat dibandingkan Yudo. Terkait hal itu, masa aktif tentu saja akan memengaruhi efektivitas Panglima TNI selanjutnya dalam memimpin dan mengelola organisasi.
"Andika Perkasa sekitar 1 tahun lebih sedikit. Sementara Yudo Margono memiliki masa aktif 2 tahunan lebih. Dari sisi organisasi, masa yang singkat jelas akan mengurangi efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Fahmi, dilansir Tribunnews.
Lalu secara politik, menurut Khairul, Presiden Jokowi membutuhkan Panglima TNI yang loyal, terutama untuk memuluskan agenda politik dan pemerintahan.
Dari hal tersebut, kata Khairul, bisa dilihat tidak ada penghalang dalam relasi antara Jokowi dan Yudo.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitoris, yakin pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Yudo.
Alasannya, berdasarkan Undang-undang TNI, matra AL berpeluang mengisi poisisi Panglima TNI.
Karena itu, Fernando yakin Presiden Jokowi sebagai orang yang taat pada UU akan menjalankan ketentuan tersebut, sama halnya dengan Andika.
"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," terangnya, Kamis (16/9/2021), dilansir Tribunnews.
"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI. Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.
Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan menggantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.
Surat Presiden
Hingga Kamis (23/9/2021), Jokowi belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.
Namun, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memprediksi Jokowi akan mengirimkan Surpres Panglima TNI setelah PON XX Papua selesai digelar.
Pasalnya, saat ini Hadi Tjahjanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON XX Papua, terutama saat ada tamu negara.
"Surpres setahu saya belum. Tapi, menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.
"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa reses DPR."
"Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat."
"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," bebernya.
Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakin Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat, sebelum memasuki masa reses.
“Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Surpres diterima,” ujar Puan dalam keterangannya, Senin (20/9/2021), dilansir Tribunnews.
Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden. Lantaran, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogratif orang nomor satu tanah air.
“Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."
"Sehingga, TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” urainya.
Ia pun berharap, Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan. Seperti penanganan Covid-19 hingga pengendalian keamanan di Papua.
“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” pungkasnya.
