Breaking News:

Indonesia Susun Strategi dan Kebijakan Transisi Energi

Pemerintah dari level pusat sampai daerah didesak membuat kebijakan dan strategi yang jelas dalam mencapai target Indonesia netral karbon

dok humas pln uip
ilustrasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah dari level pusat sampai daerah didesak membuat kebijakan dan strategi yang jelas dalam mencapai target Indonesia netral karbon di tahun 2060. Kebijakan ini termasuk di sektor energi sebagai salah satu sektor penghasil emisi terbesar di Indonesia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengatakan paket kebijakan dekarbonisasi sektor energi tersebut sedang dipersiapkan untuk mewujudkan transisi energi yang berjalan secara mulus dan berkeadilan.

Ia menuturkan bahwa terdapat beberapa strategi yang disiapkan Bappenas untuk merealisasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, di antaranya pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, dan pengembangan industri hijau. 

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Instruksikan Tegas Untuk Segera Bertransisi Energi

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada tiga hal penting dalam mewujudkan transisi energi yakni komitmen politik atau political will, basis hukum yang kuat, dan strategi yang komprehensif.

“Komitmen politik sudah didapatkan, strategi yang baik sudah dituangkan yang terdapat pada RPJMN untuk bertransformasi menuju energi hijau, sementara basis hukum yang kuat sudah disiapkan melalui RUU EBT,” ujar Arifin pada hari kedua Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (21/9/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menjanjikan bahwa RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) akan disahkan pada tahun 2021.

“Masa energi terbarukan sudah menjadi suatu keharusan. Dalam RUU EBT ada semacam insentif pengembangan EBT dan disinsentif bagi pengembangan energi yang masih menyumbang karbon terbesar,” katanya.

Baca juga: Dorong Penggunaan Energi Terbarukan, Jabar-University of Nottingham Kembangkan Kendaraan Listrik

Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, mewanti-wanti agar implementasi dekarbonisasi sistem energi perlu pula memitigasi risiko ekonomi, serta menjaga ketahanan energi nasional, khususnya untuk menjaga harga energi tetap terjangkau.

Selain itu menciptakan level playing field antara energi terbarukan dan energi fosil juga diperlukan, diantaranya dengan memanfaatkan instrumen pajak karbon.

Menyinggung pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan netral karbon dengan energi terbarukan yang cenderung tinggi, Febrio N Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Republik Indonesia membandingkan bahwa setidaknya butuh Rp 3.500 triliun untuk mencapai target NDC di tahun 2030.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved