Breaking News:

Notaris di Jabar Jangan Menyimpang Aturan Untuk Cegah Akta di Bawah Tangan

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiansyah mewanti-wanti setiap notaris untuk tidak melakukan penyimpangan saat jalankan tugas.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Cipta Permana
Suasana kegiatan seminar nasional bertajuk 'Quo Vadis Jabatan Notaris antara Peraturan dan Pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Jawa Barat, di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin (20/9/2021). 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jabar, Irfan Ardiansyah mewanti-wanti setiap notaris untuk tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.

"Kami berharap dalam menjalankan profesinya, para notaris jangan menyimpang dari aturan yang ada, karena hal tersebut akan menjadi celah hukum menjadi akta di bawah tangan atau yang tidak sebagaimana mestinya," ujar Irfan dalam seminar nasional bertajuk 'Quo Vadis Jabatan Notaris antara Peraturan dan Pelaksanaannya di Hotel Grandia, Kota Bandung, Senin (20/9/2021).

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi dua. Antara lain akta di bawah tangan dan akta resmi atau otentik. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang hukum atau notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. 

Baca juga: Sidik Jari Yosef di TKP Kasus Amalia Subang, Kuasa Hukum Sebut Wajar dan Tidak Aneh

Menurutnya, dalam membuat akte, seorang notaris harus mengetahui bentukan formil maupun materialnya. Contohnya dengan mendengar langsung sehingga produk yang dihasilkan dapat menjadi alat bukti yang sesuai.

"Saat ini belum ada pelanggaran, namun pelaksanaan di lapangan ada, contohnya drive thru. Memang belum ada laporan, tapi sempat ramai di unggahan sosial media, bahwa praktek itu dilakukan oleh salah satu instansi perbankan," ucapnya.

Pakar hukum perdata, Herlien Budiono, menyampaikan, sistem notariat di Indonesia belum bisa dilakukan secara digital karena sarana dan prasarananya masih belum memadai dan undang-undangnya tidak ada.

"Dalam Undang-undang Jasa Notaris, notariat harus bertemu langsung untuk menjamin keaslian dan kebenarannya, hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Herlien Budino menambahkan, kehadiran pihak-pihak yang terlibat menjadi hal yang penting meskipun saat ini tandatangan digital dapat dilakukan apabila pejabat berwenang tidak ada atau berhalangan secara kehadiran fisik.

"Jadi kita memang harus membuat regulasi dari sisi cyber law, jangan hanya instruksi saja, tapi semuanya harus jelas dan lengkap," katanya

Baca juga: Kasus Amalia Subang Disebut Lebih Rumit Dibanding Kopi Sianida, Polisi Pakai Alat Tes Kebohongan

Pada seminar itu, sekira 425 praktisi dan akademisi kenotariatan dari berbagai perusahaan dan perguruan tinggi turut hadir. (Cipta Permana)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved