Breaking News:

Duit Buat Pilkades Serentak di KBB Rp 5,1 M, Tapi Pelaksanaannya Belum Jelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan anggaran Rp 5,1 miliar untuk Pilkades Serentak 2021

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Handhika Rahman
Ibu dan anak di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu bersaing mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2021 di Kabupaten Indramayu, Rabu (2/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan anggaran Rp 5,1 miliar untuk Pilkades Serentak 2021 yang pelaksanaannya hingga saat ini belum jelas.

Pilkades Serentak 2021 di KBB ini terpaksa ditunda karena agendanya terhenti sejak diberlakukan PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 sesuai surat keputusan panitia Pilkades Nomor 1 tahun 2021 tentang Jadwal Pilkades Serentak dan Surat Edaran Mendagri.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa, DPMD KBB, Yana Dessiana mengatakan, meski anggaran Rp 5,1 miliar itu sudah disiapkan, tetapi terkait pelaksanaan Pilkades tersebut masih harus menunggu evaluasi dan turunnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Kasus Paket Bau Busuk di KBB, Agen Bilang Ada Pihak yang Menekan dalam Menentukan Tempat Membeli

"Anggarannya Rp 5,1 miliar untuk 41 desa, per pemilihnya Rp 15 ribu ditambah Rp 25 juta. Nah, itu yang diracik panitia supaya cukup, tapi kalau kekurangan ada slot dari dana desa," ujarnya saat ditemui di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin (20/9/2021).

Yana mengatakan, terkait surat Kemendagri itu baru akan turun pada 9 Oktober 2021 mendatang untuk menentukan apakah pelaksanaan Pilkades serentak di KBB ini tetap bisa dilaksanakan atau tidak.

"Saya belum tahu isinya apa (surat Kemendagri), apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan kita lanjut, kalau tidak harus running bikin rundown baru dari tahapan Pikades yang terhenti," kata Yana.

Ia mengatakan, tahapan Pilkades yang terhenti itu baru sampai penyusunan Data Pemilih Sementara (DPS), sehingga pihaknya berharap Kemendagri bisa mengeluarkan izin pada 9 Oktober 2021 supaya waktunya tidak mepet.

"Mudah-mudah penjadwalannya juga pas. Kita belum bisa memastikan apakah akan mepet atau tidak. Tapi kalau dari Peraturan Bupati (Perbup), waktunya sudah tertuang," ucapnya.

Baca juga: Warga KBB Kembali Dapat Bantuan Pangan Bermasalah, Daging Sudah Busuk dan Telur Ada Belatung

Jika Pilkades ini diperbolehkan untuk dilanjutkan, pihaknya tinggal melanjutkan tahapan selanjutnya seperti, menentukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembukaan pendaftaran, kampanye, masa tenang, pencoblosan, dan terakhir pelantikan.

"Tahapannya masih panjang, tapi waktunya sudah ditentukan, misalnya untuk masa kampanye 3 hari," kata Yana.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved