Breaking News:

Batasi Peredaran Tembakau Ilegal di Purwakarta, Bupati Tekan Satpol PP Memperketat Pengawasan

Perketat peredaran tembakau guna menggenjot pendapatan, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sosialisasikan Undang-Undang DBH CHT

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa/ Humas Pemkab Purwakarta
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat memimpin sosialisasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Sabtu (18/9/2021) 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Perketat peredaran tembakau guna menggenjot pendapatan, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sosialisasikan Undang-Undang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada Jajaran Satpol PP.

Dijelaskan Anne, penerimaan DBH CHT di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota kini dialokasikan untuk mendanai program prioritas bidang kesehatan nasional, dan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, serta pemulihan perekonomian di daerah.

"Cukai tembakau dan pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Besarnya cukai tembakau dan pajak rokok yang telah ditetapkan pemerintah, dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok yang seakan-akan sudah menjadi pola perilaku atau kebiasaan masyarakat," ujar Anne ketika diwawancara di Kantor Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: 11 Pengedar Narkoba Dibekuk Barang Bukti Rp 1 Miliar, Sabu-sabu dan Tembakau Sintetis Terbanyak

Selain itu, kata Anne, DBH CHT juga menjadi penyeimbang biaya kesehatan untuk penyakit yang ditimbulkan oleh rokok karena sifatnya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

"Rokok merupakan salah satu produk yang keberadaan serta peredarannya perlu dikendalikan. Adapun salah satu upaya pengendaliannya yaitu dengan menerapkan cukai dan pajak rokok," katanya.

Undang-Undang DBH CHT tahun 2021 sendiri sebagaimana dirujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, pengunaan serta pemanfaatan cukai tembakau dan pajak rokok penting untuk dilaksanakan, supaya penggunaan dan pemanfaatan dana hasil tembakau dan pajak rokok tepat sasaran.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk membuat kelompok masyarakat mengerti terkait barang-barang yang dikenakan Bea Cukai. Alasan dikenakan Bea Cukai karena peredarannya harus dikendalikan dan tidak boleh sembarangan. Apabila tidak dikendalikan, nantinya akan berdampak negatif terhadap penggunanya," ujarnya.

Untuk memberantas peredaran dan penjualan barang kena cukai ilegal khususnya rokok dan tembakau di wilayah Kabupaten Purwakarta, Anne mengajak semua elemen masyarakat agar bekerja sama mengambil perannya masing-masing untuk mempunyai komitmen yang sama terhadap pengendalian tembakau.

Baca juga: Pemkab Bandung Optimistis Telurkan Varietas Tembakau Unggulan

"Jajaran Satpol PP ini memiliki tugas dalam pemetaan wilayah, baik peredarannya, penggunaannya, serta tempat penjualan tembakau. Karena hingga kini masih beredar tempat penjualan tembakau yang ilegal," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved