Breaking News:

Soal Aturan Baru PNS, Pemprov Jabar Akan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Ini Alasannya

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengatakan akan berkonsultasi dengan pusat terkait aturan baru PNS

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Siti Fatimah
Grafis Tribunstyle
ilustrasi PNS 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). PP ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang sama-sama mengatur disiplin PNS.

Di PP No 94 Tahun 2021 yang baru diresmikan ini, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja bisa diberikan sanksi seperti diberhentikan. Pada pasal 11 dijelaskan sederet hukuman disiplin berat terhadap berbagai pelanggaran termasuk bolos kerja. 

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim, mengatakan pihaknya pun tengah berkonsultasi dengan kementerian terkait mengenai PP terbaru tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Tekan Aturan Baru PNS, Sanksi Bolos dan Wajib Lapor Kekayaan, Tak Boleh Ikut Ini

"Untuk Penerapan PP 94 Tahun 2021 di Jabar, kami sedang melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat untuk juklak juknisnya (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis)," katanya melalui ponsel, Rabu (15/9).

Ia mengatakan sementara ini, penerapan disiplin dan sanksi di Jabar merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Ia mengatakan apapun aturannya, penegakan kedisiplinan PNS di Pemprov Jabar akan selalu ketat.

"Selama WFH juga pegawai tetap wajib absen menggunakan K MOB dan tetap melaporkan aktivitas kinerjanya melalui TRK," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). PP ini menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang sama-sama mengatur disiplin PNS.

Baca juga: Isi Lengkap Aturan Baru PNS, Bolos Langsung Pecat sampai Wajib Laporkan Kekayaan

Di PP Nomor 94 Tahun 2021 yang baru diresmikan ini, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja bisa diberikan sanksi seperti diberhentikan.

Pada pasal 11 dijelaskan sederet hukuman disiplin berat terhadap berbagai pelanggaran termasuk bolos kerja.Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d disebutkan:

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,"

Selain itu, apabila seorang PNS tidak hadir selama sepuluh hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka ia bisa dijatuhi pemberhentian kerja.

PNS yang selama setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hingga 24 hari, akan dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Selain itu, PNS yang dalam setahun bolos kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 25 hingga 27 hari kerja, bisa dijatuhi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved