Breaking News:

Marak Kebocoran Data Pribadi, BSSN Harus Diperkuat dan Pembahasan RUU PDP Harus Dipercepat

RUU PDP perlu segera dipercepat pembahasannya agar segera berlaku karena marak kasus kebocoran data.

Editor: Mega Nugraha
Shutterstock
Ilustrasi perlindungan data pribadi 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah kasus kebocoran data pribadi marak terjadi belakangan ini. Mulai dari kebocoran data peserta BPJS Kesehatan hingga data pribadi Presiden RI Joko Widodo.

Mengingat masifnya kasus pembobolan data pribadi, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus dipercepat. 

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mengatakan, di tengah pentingnya RUU PDP, sayangnya,  upaya perlindungan juga masih terkendala di DPR karena belum ada titik kesepakatan untuk mengesahkan RUU PDP.

"Pembahasan RUUPDP masih deadlock karena masih ada beberapa poin yang belum disepakati oleh Pemerintah dengan Komisi 1," kata Muhammad Farhan saat dihubungi pada Rabu (15/9/2021).

Muhammad Farhan menjelaskan, saat ini, salah satu perangkat negara yang harus diperkuat untuk melawan dan mencegah kebocoran data pribadi itu yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum yang kuat yaitu Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

"BSSN perlu diperkuat untuk membangun pertahanan dan keamanan siber di Indonesia. Penguatan legislasi dan anggaran negara untuk membangun jaringan pertahanan dan keamanan siber nasional," ujar Muhammad Farhan.

Saat ini, RUU PDP masih dalam tahap pembahasan di Komisi I DPR RI bersama pemerintah.

"Namun dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabisakan 3 masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. Kami ajukan agar pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR RI memberikan kembali kesempatan bagi menuntaskan RUU PDP," tambahnya.

Farhan menuturkan, pembahasan RUU PDP yang alot berada pada belum adanya kejelasan terkait statuta pemegang otoritas penuh penindakan.

Baca juga: Soal Kebocoran Data, Kemenkes Pastikan Aplikasi PeduliLindungi Aman, Minta Hapus e-HAC Lama

"Deadlock nya adalah status otoritas perlindungan pata apakah independen di bawah Presiden, internal Kemenkominfo, atau hybrid (bawah Presiden yang pejabatanya ditunjuk oleh Menkominfo)," kata dia.

Kemudian, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi.

"Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi. Perdebatan apakah perlindungan data pribadi, selain mengatur perlindungan data elektronik juga mengatur perlindungan data non elektronik?," kata dia.

Menurutnya, dalam RUU PDP terdapat tiga kepentingan menyesuaikan dengan ekosistem digital di tanah air. Yaitu, kepentingan bisnis, layanan publik dan kepentingan politik.

"Kepentingan layanan publik menyangkut masalah administrasi publik untuk layanan kesehatan publik, pendidikan nasional, pendaftaran pemilihan umum, penelitian ilmiah, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi data karya hak cipta budaya, seni dan ilmiah," tambahnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved