Breaking News:

Korupsi Merugikan Negara Rp 52 M, eks Pejabat Posfin Ditahan Penyidik Kejati Jabar

Mantan Manager Akuntansi dan Keuangan PT Pos Finansial (Posfin), RDC, ditahan penyidik Kejati Jabar terkait korupsi merugikan negara Rp 52 M

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Nazmi Abdulrahman
Mantan Manager Akuntansi dan Keuangan PT Pos Finansial (Posfin) berinisial RDC ditahan penyidik Kejati Jabar terkait dugaan korupsi merugikan negara Rp 52 miliar. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan Manager Akuntansi dan Keuangan PT Pos Finansial (Posfin) berinisial RDC ditahan penyidik Kejati Jabar terkait dugaan korupsi merugikan negara Rp 52 miliar.

"Jadi pada hari ini kita periksa yang bersangkutan. Kemudian ditetapkan tersangka. Kemudian dilanjutkan penahanan ke Polrestabes Bandung," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono di Kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (14/9/2021).

RDC melakukan tindak pidana korupsi bersama S yang saat itu menjabat senagai direktur PT Posfin. Namun, saat penyidikan sedang berjalan S diketahui sudah meninggal dunia.

Dikatakan Riyono, RDC merugikan negara hampir sekitar Rp. 52 Milyar lebih. Modusnya dengan melakulan mark up saat pembayaran premi sertifikat jaminan kepada PT Berdikari Insurance melalui broker PT Cakra Mulia dan dibatalkan oleh PT Berdikari Insurance sebesar Rp 2,8 miliar.

RDC pun, kata dia, melakukan pengadaan alat soil monitoring dan peremajaan lahan yang disub kontrak kan ke PT Posfin dengan nilai Rp 19 Milyar. Padahal, kata dia, proyek tersebut fiktif.

Baca juga: Dua Calo Mengaku dari Kejati Jabar Diamankan, Janji Urus Ganti Rugi Bendungan Sadawarna Sumedang

Tersangka juga menggunkan dana PT Posfin untuk pembelian saham (akuisisi) PT Pelangi Indodata dan PT Lateria Guna Prestasi dengan menggunakan nama nama Din Agustini dan Gugy Gunawan Tribuana sebesar Rp 17 miliar.

Lalu digunakan dana PT Posfin untuk kepentingan pribadi eks Dirut berinisial S sebesar Rp 4,2 miliar. Terakhir digunakan pembiayaan atau pinjaman back to back pada bank yang ternyata digunakan menebus sertifikat rumah pribadi eks Dirut PT Posfin sebesar Rp 9,2 miliar.

"Penyimpangan tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 52 miliar," katanya.

Dalam perkara ini, penyidik Kejati Jabar menerapkan Pasal Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipiko Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Tidak menutup kemungkinan kita kembangkan bila ada tindak pidana pencucian uang," kata dia.

Terpisah, kuasa hukum PT Posfin Elvis Kabangnga mengaku mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Jabar. Menurut dia, perbuatan itu dilakukan oleh manajemen lama PT Posfin.

"Bahwa terkait informasi dilakukannya penahanan terhadap RDC merupakan kewenangan dari penyidik Kejati Jabar dan kami selaku kuasa hukum mewakili manajemen baru PT POSFIN mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Jabar," kata Elvis dalam keterangan tertulisnya.

Sejak munculnya kabar penyelewengan dana tersebut, kata dia, pihak manajemen yang baru berkomitmen untuk kooperatif kepada penyidik.

"PT Posfin terus mendukung dan bersikap koperatif serta berkomitmen penuh terhadap proses hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait adanya dugaan penyimpangan penggunaan keuangan PT Posfin yang dilakukan oleh oknum manajemen lama," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved