Breaking News:

Kasus Ibu Gugat Anak di Majalengka Sudah Diputus Pengadilan Negeri Majalengka, Begini Akhirnya

Sidang lanjutan ibu gugat anak di Kabupaten Majalengka kembali digelar di Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (13/9/2021) dengan agenda putusan.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Eki Yulianto
Sri Mulyani sebagai penggugat dan Ika Wartika sebagai tergugat menghadiri perkara ibu gugat anak di Pengadilan Negeri Majalengka 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Sidang lanjutan ibu gugat anak di Majalengka kembali digelar di Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (13/9/2021) dengan agenda putusan.

Majelis Hakim yang diketuai Kopsah memutuskan perkara Sri Mulyani sebagai ibu dan anaknya bernama Ika Wartika atau Auw Gien Nio adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara, pada poin lainnya, hakim juga mengabulkan gugatan dari penggugat.

Hanya tidak terdengar adanya kalimat yang menyebutkan bahwa Catatan Sipil Kabupaten Majalengka yang menerbitkan akta kelahiran berdasarkan putusan pengadilan, harus membatalkan akta kelahiran tergugat Ika Wartika.

Baca juga: Lanjutan Kasus Ibu Gugat Anak di Majalengka, Tiga Saksi dari Penggugat Batal Hadir Terkendala PPKM

"Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 dan 9 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencoret akta lahir No 41/SAL.1958 tertanggal 5 Maret 1983 atas nama Ika Wartika terlebih dahulu harus ada putusan dari PTUN, dimana pembatalan terhadap suatu akta kelahiran (beschikking) adalah kewenangan dari PTUN untuk mengadilinya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 8 dan 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.”

“Menimbang bahwa oleh karena tergugat dan turut tergugat merupakan pihak dalam perkara ini maka pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini wajib tunduk dan patuh sesuai dengan isi putusan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan," ujar Kopsah, Senin (13/9/2021).

Kuasa Hukum Tergugat, Cahyadi menyebutkan, bahwa sejak awal pihaknya telah mengajukan eksepsi yang menyebutkan bahwa pembatalan akta kelahiran adalah ranah PTUN bukan ranah perdata. 

Namun eksepsinya saat itu ditolak majelis hakim dan persidang pun akhirnya dilanjutkan hingga berbulan-bulan dan beberapa kali persidangan.

Baca juga: Ibu Gugat Anak di Majalengka, Sudah Tiga Bulan 10 Kali Sidang, Belum Berujung Damai, Ini Penyebabnya

Diakhir persidangan Hakim memutuskan perkara yang ditanganinya adalah ranah PTUN.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved