Breaking News:

Tes SKD CPNS dan PPPK Bandung Barat Digelar Oktober, Syarat Ini Wajib Dipenuhi

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Kabupaten Bandung Barat digelar Oktober

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Mega Nugraha
https://sscasn.bkn.go.id/
Persyaratan mengikuti SKD dan dokumen yang harus dibawa peserta. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan dilaksanakan pada Oktober 2021.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, peserta CPNS yang bakal mengikuti SKD sebanyak 1.773 orang, peserta PPPK non guru sebanyak 245 orang, dan PPPK guru hasil verifikasi dari Kemendikbudristek sebanyak 3.540 orang.

Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai, BKPSDM KBB, Johan Renaldi, mengatakan, untuk pelaksanaan SKD CPNS dan PPPK tersebut, pihaknya hingga saat ini masih menunggu jadwal dan tanggal pastinya dari pemerintah pusat.

"Nanti pelaksanaan (SKD) baru bulan Oktober kalau di Bandung Barat. Tapi pengumumannya masih belum, karena kami masih menunggu (keputusan) dari pusat," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (12/9/2021).

Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah Jadi 45 Orang, Ini Identitasnya

Sebelum SKD tersebut dilaksanakan, pihaknya meminta agar semua peserta untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 karena hal tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi para peserta saat akan tes SKD.

"Mereka harus vaksin pertama, lalu sehari sebelumnya (tes SKD) harus membawa surat hasil swab antigen. Itu bisa dilaksanakan dimana saja, yang penting saat pelaksanaan mereka membawa surat itu," kata Johan.

Sementara khusus bagi ibu hamil yang mengikuti SKD tersebut, pihaknya memberikan sedikit kelonggaran karena biasanya ada ibu hamil yang tidak bisa menjalani vaksinasi Covid-19 akibat adanya masalah kesehatan.

"Kalau ibu hamil kan biasanya ada yang tidak bisa (vaksin), berarti cukup menggunakan surat keterangan. Kemudian, kalau antigen memang wajib karena kalau ada yang reaktif atau positif kan gak bagus juga," ucapnya.

Pun demikian dengan peserta lain yang juga tidak bisa divaksin dengan alasan masalah kesehatan. Untuk peserta yang seperti itu cukup menunjukan surat keterangan saja, sama seperti ibu hamil.

"Pada prinsipnya, kita membantu peserta bagiamana agar (syarat) normatif ditempuh. Vaksinasi juga cukup yang pertama, gak usah yang kedua, tapi kalau sudah, jauh lebih baik," ujar Johan.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved