Breaking News:

Enam Kecamatan di Bandung Barat Tak Terlayani Angkutan Sampah, Warga Olah Secara Konvensional

Enam dari total 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini belum terlayani armada angkutan sampah karena Pemda KBB memiliki keterbatasan

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Kondisi di TPA Sarimukti. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Enam dari total 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini belum terlayani armada angkutan sampah karena Pemda KBB memiliki keterbatasan kendaraan truk pengangkut sampah.

Selain karena keterbatasan kendaraan operasional, masih banyak masyarakat di Bandung Barat ini yang membuang dan mengolah sampahnya sendiri karena memiliki lahan pekarangan yang cukup luas. 

"Dari total 16 kecamatan di KBB yang baru terlayani pelayanan sampah baru 10 kecamatan," ujar Kepala UPT Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Nurjaman, Minggu (13/9/2021).

Nurjaman mengatakan, enam kecamatan yang belum terlayani armada pengangkut sampah tersebut, tentunya daerah pelosok seperti Kecamatan Cililin yang baru pasarnya saja, Sindangkerta, Rongga, Cipongkor, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan,

Menurutnya, keenam kecamatan tersebut tidak terlayani armada angkutan sampah karena pihaknya kekurangan truk.

Saat ini, kata dia, hanya ada 39 truk sampah dan lima truk warisan dari Kabupaten Bandung saat KBB dimekarkan tahun 2007 yang kondisinya sudah tidak layak. 

"Belum lagi keterbatasan sopir dan kernet, jadi memang harus diakui pelayanan sampah di KBB belum bisa optimal," katanya.

Untuk daerah yang tidak terlayani armada pengangkut sampah itu, kata dia, kebanyakan masyarakat mengelola sampahnya secara konvensional, terutama yang ada di daerah pelosok kampung.

"Selain itu, belum terlayaninya pengangkutan sampah itu juga dikarenakan dari masyarakat di kecamatan tersebut belum ada permintaan," katanya.

Sebab jika menghitung efektivitas jarak, waktu, dan biaya akan tidak sebanding menarik sampah dari wilayah selatan KBB untuk dibuang ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat

Sementara mengacu ke Perbup Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan untuk sektor industri, hotel, restoran dan tempat wisata, dikenakan tarif sesuai meter kubik sampah yang dihasilkan. 

Seperti hotel berbintang Rp 40 ribu meter kubik, restoran Rp 50 ribu per meter kubik. Untuk rumah tangga, terendah Rp 6 ribu per bulan dan tertinggi Rp 10 ribu per bulan untuk setiap KK.

"Jika mengacu SNI dari 1,7 juta jiwa penduduk KBB bisa menghasilkan sampah 650 ton per hari, namun saat ini yang terlayani baru 150 ton per hari. Kondisi itu pada akhirnya berpengaruh kepada PAD yang dihasilkan," kata Nurjaman. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved