Breaking News:

Banjirnya di Cikampek, Warga Gugat Bupati Karawang dan BBWS Citarum di PN Bandung

Sejumlah warga Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawarang gugat Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Mega Nugraha
Dok. Karawang
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah warga Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawarang menggugat Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum ke Pengadilan Negeri Bandung.

Gugatan tersebut buntut dari banjir yang merendam kawasan Cikampek pada awal 2021. BBWS Citarum dan Cellica dianggap tak melakukan pengawasan aliran sungai hingga menyebabkan terjadinya banjir.

Tim advokasi hukum warga, Fajar Saktiawan Nugraha mengatakan, sebelum memasukan gugatan ke PN Bandung, pihaknya sempat berkirim surat untuk melakukan audiensi.

"Sejak Maret kita masukin surat sudah tiga kali ke Bupati dan DPRD Karawang, namun tidak ada tanggapan. Sehingga pada 23 Agustus kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan," ujar Fajar Saktiawan Nugraha, seusai sidang pertama, di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (9/9/2021)

Pihaknya bersama 34 warga Desa Dawuan Tengah, Dawuan Barat, Cikampek Timur dan Cikampek Selatan kemudian memilih jalur hukum dengan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke PN Bandung.

Baca juga: Cellica Nurrachadiana Lanjutkan Kepemimpinan di Karawang, Ini Harapan Warga dari Berbagai Kalangan

"Jalan hukum yang ditempuh melalui class action ini merupakan hak setiap warga negara. Bahwa perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum," katanya.

Menurut Fajar, timnya sudah melakukan kajian untuk mengetahui penyebab banjir. Dari hasil kajian tersebut, kata dia, diduga banjir terjadi akibat luapan sungai Cikaranggelam.

"Bukan karena cuaca ekstrem, namun karena kelalaian dalam hal menjalankan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, khususnya bagian hilir yaitu siphon Cikaranggelam," katanya.

Selain mengajukan gugatan PMH, warga juga mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan barang dan bangunan. Nilai ganti rugi yang digugat sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga (KK) dengan total keseluruhan Rp 213 juta. Sedangkan gugatan immateril untuk 34 keluarga totalnya Rp 3,4 miliar.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved