Breaking News:

Untuk Menagih Tunggakan Pelanggan PLN UP3 Majalaya MoU dengan Kejari Kabupaten Bandung

Kami harus bekerja secara maksimal dan profesional, bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa kami jalankan dengan maksimal

Editor: bisnistribunjabar

TRIBUNJABAR.ID Baleendah, Kab Bandung,  PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Majalaya menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Selasa (7/9).

Manager PLN UP3 Majalaya, Abbas Saleh mengatakan, PLN dalam melaksanakan amanahnya sesuai dengan konstitusi. "Tentu di dalam melaksanakan operasionalnya, di luar itu pasti berhadapan dengan masalah hukum," ujar Abbas, setelah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di kantor Kejari Bandung di Baleendah, Kabupaten Bandung, kemarin.

Abbas mengatakan, sesuai perjanjian Kejaksaan Tinggi dengan PLN pusat, acara yang digelarnya tersebu merupakan tindak lanjut sampai ke bawah. "Membuat perjanjian kerja sama dalam rangka memberikan pendampingan, pendapat hukum, maupun tindakkan hukum, terhadap masalah-masalah yang dihadapi PLN. Tentu dalam melakukan kegiatan melayani masyarakat," ujarnya.

Menurut Abbas, yang menjadi masalah terbesar saat ini adalah piutang PLN terhadap pelanggan. "Jadi banyak hal yang terjadi di dalam penyelesaiannya. Terkadang harus melalui upaya hukum, agar dapat terselesaikan karena ini amanah negara, uang negara yang harus dikembalikan kepada negara," ujarnya.

Abbas berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebaik-baiknya, berupaya semaksimal mungkin. "Dan masyarakat diharapkan dapat membayar listrik sesuai tenggat waktu yang telah diberikan," katanya.

Kajari Kabupaten Bandung, Sunarko mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada PLN UP3 Majalaya. "Karena telah memberikan kepercayaan kepada kami, tentu kepada jaksa pengacara negara dalam pendampingan hukum dan legal audit," ujar Sunarko.

Sunarko mengatakan, di bidang perdata dan tata usaha negara pihaknya punya kewenangan pendampingan hukum, maupun LO, LA, atau legal auditnya. Menurut Sunarko, kewenangan yang ada dan kepercayaan dari pihak PLN ini tak akan disia-siakannya.

PLN0809B
 
PLN0809C
 

"Kami harus bekerja secara maksimal dan profesional, bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa kami jalankan dengan maksimal sehingga harapan dari PLN ini bisa kami wujudkan," katanya.

Dari surat kuasa khusus yang diberikan PLN UP3 Majalaya, kata Sunarko, nanti pihaknya akan mempelajari apa masalah yang paling banyak. "Dari surat kuasa tesebut akan dipelajari apa kira-kira yang bisa kami perbuat, apa yang harus kami laksanakan, harus mengambil langkah secepatnya, untuk memberikan action terhadap kepercayaan dari PT PLN ini kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung," katanya.

Kasidatun Kejari Kabupaten Bandung, Noordien Kusumanegara mengatakan setelah MoU di bidang perdata dan tata usaha negara kemudian secara simbolis PLN memberikan surat kuasa khusus kepada Kejari selaku pengacara negara. "Meminta bantuan hukum kepada kami, untuk melakukan negosiasi kepada pelanggan yang nunggak. Sekarang ada 48 surat kuasa khusus," kata Noordien.

Menurut Noordien, itu baru tahap pertama, yang lainnya masih diinventarisasi dan berpotensi dikuasakan kepada kejari untuk melakukan negosiasi kepada pelanggan. (lutfi ahmad mauludin/adv)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved