Breaking News:

Lahan Kebun Binatang dan Taman Lalu Lintas Ternyata Punya Pemkot, Dipasang Plang oleh KPK

Kebun Binatang dan Taman Lalu Lintas ternyata milik Pemkot Bandung. Hari ini dipasang plang oleh KPK dan Pemkot.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: taufik ismail
Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman
Wali Kota Bandung, Oded M Danial bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan di Taman Lalu Lintas Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memasang plang di dua lokasi lahan milik Pemkot Bandung, Selasa (7/9/2021).

Kedua lokasi itu yakni Kebun Binatang Bandung dan Taman Lalu Lintas.

Kedua lokasi tersebut merupakan lahan milik Pemkot Bandung yang dipulihkan.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengurus proses sertifikasi kedua lahan tersebut.

"Ini dari dulu punya Pemkot, sekarang kami pengamanan, jangan kebalik jangan ada istilah dibalikan ke Pemkot, bukan. Ini punya Pemkot sedang kami amankan, disertifikasi," ujar Oded, saat ditemui di Taman Lalulintas, Selasa (7/9/2021).

Menurut Oded, selama ini lahan Kebun Binatang Bandung dikelola oleh Yayasan dan pada kesempatan tadi, kata Oded, pihaknya sudah bertemu dengan Yayasan tersebut.

"Kebun binatang, kan, sekarang statusnya belum jelas, insya Allah kita sudah ketemu juga sama pengelola Yayasan," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan jika selama ini Kebun Binatang Bandung dikelola oleh Yayasan.

"Jadi, mereka itu (pengelola) sudah lama tidak sewa, jadi di mata kami menunggak, saya lupa tapi lebih dari lima tahun," ujar Ema.

"Mereka itu (Pengelola) bukan dengan kami, tapi dengan Yayasan, bukan ke kami (uangnya) tapi ke Yayasan mungkin, yang mengklaim sebagai pengelola itu," ucap Ema Sumarna.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan mengapresiasi langkah Pemkot Bandung, BPN, dan Kejaksaan yang telah bekerja sama mengamankan aset milik pemerintah.

Yudhiawan mengatakan bahwa penyelamatan aset merupakan satu dari delapan area intervensi KPK dalam program pencegahan korupsi di daerah yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Ada tiga fokus, kata dia, yang menjadi konsen KPK dalam manajemen aset daerah, yaitu melakukan pengamanan dengan sertifikasi, penertiban dengan memastikan kewajiban pihak ketiga menyerahkan aset yang menjadi hak pemda, dan pemulihan aset.

“Kalau sekarang namanya pemulihan aset. Aset yang seharusnya milik pemerintah, maka yang menjadi milik pemerintah bagaimana pun harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh siapa pun,” ujar Yudhiawan.

Baca juga: Taman di Kota Bandung Masih Dilarang Dibuka, Satpol PP Imbau Warga untuk Tinggalkan Taman Inklusi

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved