Breaking News:

Kuasa Hukum Partai Demokrat Nilai Gugatan Pihak KLB Deli Serdang di PTUN Sudah Kedaluwarsa

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menilai bahwa gugatan pihak KLB Deli Serdang telah kedaluwarsa dan tidak memiliki dasar hukum

Kompas.com/Firman Taufiqurrahman
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menilai bahwa gugatan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah kedaluwarsa dan tidak memiliki dasar hukum.

Sidang pengadilan PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT Jakarta ini masuk dalam tahapan Bukti Surat, Kamis (2/9/2021).

Dalam hal ini, para pihak, yakni Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat di bawah Kepemimpinan AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro, SH. MH.

Hamdan mengatakan, pertama, gugatan pihak KLB Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kedaluwarsa dan tidak berdasar hukum.

Baca juga: Komentar Demokrat Jabar Ditinggal PAN yang Membelot Jadi Pendukung Pemerintahan Joko Widodo

Hal ini berlandaskan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan.

Hamdan menjelaskan, pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham RI terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020.

Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI Nomor 15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut, katanya, maka berdasarkan Azas Publisitas, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.

"Kedua, Gugatan Pihak KLB ini juga tidak mempunyai legal standing. Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat," katanya melalui siaran tertulis yang diterima dari DPD Partai Demokrat Jabar, Kamis (2/9/2021).

Ketiga, katanya, gugatan ini juga tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

Padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Baca juga: AHY Sebut Sikap Kritis Sering Dianggap Tidak Merah Putih: Partai Demokrat Ingin Rakyat Selamat

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan pihaknya pun telah melakukan tindak lanjut.

"Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved