Breaking News:

Timbulkan Berbagai Polemik, Aktivis Lingkungan Purwakarta Dorong PT KCIC Kaji Ulang Amdal

Tokoh aktivis lingkungan Kabupaten Purwakarta, Tarman Sonjaya, berpendapat, pihak PT KCIC harus mengkaji kembali amdal proyek.

Penulis: Irvan Maulana | Editor: Giri
Tribun Jabar/Irvan Maulana
Lokasi proyek pembangunan kereta cepat di Kampung Tegalnangklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Selasa (31/8/2021) 

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Tokoh aktivis lingkungan Kabupaten Purwakarta, Tarman Sonjaya, berpendapat, pihak PT KCIC harus mengkaji kembali analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyeknya.

Sebab, proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung itu menimbulkan berbagai polemik tentang lingkungan.

Di Tegalnangklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, seperti yang telah terjadi baru-baru ini, terjadi longsoran lumpur akibat pengecoran sehingga menimbun rumah warga pada Sabtu (28/8/2021).

"Mereka itu harus kaji kembali amdalnya, harus dievaluasi kembali," ujar Tarman ketika ditemui Tribun di Jalan Kemuning, Kabupaten Purwakarta, Rabu (1/9/2021).

Seperti diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan rencana kelayakan lingkungan untuk kegiatan pembangunan jalan KCJB dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer melalui Surat Keputusan Nomor SK.35/Menlhk-Setjen/PKTL.0/1/2016 tanggal 20 Januari 2016.

"Justru itu yang kita curigai, amdal itu yang saya tahu dibuat di Jakarta pada tahun 2016, sedangkan ini wilayahnya berbeda. Ada Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Bekasi, semuanya menimbulkan dampak. Kalau memang itu amdal sudah dibuat harus ada kaji ulang," kata dia.

Tarman mengungkap pentingnya kaji ulang amdal guna mengatisipasi terjadi lagi bencana yang menimpa warga sekitar akibat proyek pembangunan kereta cepat.

"Warga sekitar juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ucapnya.

Dikutip dalam Bab X Pasal 65 Ayat 3 tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, setiap orang berhak  usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved