Breaking News:

Tak Merasa Korupsi, Ajay M Priatna eks Wali Kota Cimahi Lawan Putusan PN Banding, Dia Ajukan Banding

Terdakwa Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Cimahi non aktif  resmi mengajukan banding setelah divonis bersalah dan dihukum 2 tahun penjara

Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Mega Nugraha
TRIBUNJABAR.ID/NAZMI ABDURAHMAN
Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay M Priatna bersama penasehat hukumnya, sesuai sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Terdakwa Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Cimahi non aktif  resmi mengajukan banding atas putusan perkara Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang diputus tanggal 25 Agustus 2021, di Kepaniteraan PN Bandung, Senin, (30/8/2021). 

Ajay, melalui Penasihat Hukum Fadli Nasution, telah mengajukan banding dengan  dengan Nomor: 35/Akta.Pid . Sus/TPK/2021/PN.Bdg, tanggal 30 Agustus 2021. 

"Sebelumnya pada hari Jumat, 27 Agustus 2021,  penuntut Umum KPK telah terlebih dahulu mengajukan Banding atas putusan tersebut," ujar Fadli kepada Tribunjabar.id, Selasa (31/08/2021). 

Ditanya tentang alasan mengajukan banding meski putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK, Fadli Nasution mengatakan bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, kliennya tidak terbukti telah menerima suap berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor seperti dalam putusan Majelis Hakim.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Nonaktif Ajay M Priatna Dihukum 2 Tahun Penjara, Tetap Merasa Tak Bersalah

"Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, padahal sudah sangat jelas dan terang benderang menjadi fakta hukum perbuatan terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 11 UU Tipikor," ujarnya.

Menurut Fadli, terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum, pertimbangan majelis hakim dan amar putusan, sehinga perlu dikoreksi oleh majelis hakim pada tingkat banding.

Sebagaimana diketahui, dalam putusannya yang dibacakan pada persidangan Rabu (25/08/2021) Majelis Hakim PN Bandung telah menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara 2 tahun serta denda Rp 100.000.000 dan uang pengganti sebesar Rp1.425.000.000.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntukan KPK yakni penjara 7 tahun, denda Rp300.000.000, membayar uang pengganti Rp7.962.329.610, dan  pencabutan hak politik selama 5 tahun. 

Vonis Hakim 

"Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," ujar Sulistiyono.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan keharusan membaya uang pengganti Rp 7 miliar lebih yang akan diperhitungkan dengan uang yang sudah disita sebesar Rp 5 miliar.

Dalam tuntutannya, selain menjerat Ajay dengan Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, JPU menjerat Ajay dengan dua pasal tambahan yaitu pasal penyuapan dan pasal gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diundangkan pada tahun 2021 juncto pasal 44 ayat 1 pidana.

Namun, hakim berpandangan, Ajay hanya terbukti bersalah sesuai Pasal 12 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved