Breaking News:

PTM di Bandung Mulai Minggu Depan, Jangan Jadi Klaster Baru, Orangtua Harus Dilibatkan

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Bandung kembali di gelar pada pekan kedua bulan September mendatang

Penulis: Cipta Permana | Editor: Siti Fatimah
tribunjabar.id
Ilustrasi belajar tatap muka- Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Bandung kembali di gelar pada pekan kedua bulan September mendatang. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Bandung kembali di gelar pada pekan kedua bulan September mendatang. Keputusan tersebut, disampaikan Ketua harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna usai gelar rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan, Hikmat Ginanjar di Balaikota Bandung, Senin (30/8/2021).

Sebelumnya, izin penyelenggaraan PTM terbatas awal September pun diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, bagi empat daerah berstatus PPKM level 2, yaitu Tasikmalaya, Majalengka, Subang, dan Garut

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjawab kerinduan masyarakat, khususnya orangtua dan murid untuk dapat kembali bersekolah.

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut PTM di Jabar Bisa Dilakukan Awal September di Daerah PPKM Level 2

Meski demikian, Ia mendorong, agar pelaksanaan PTM terbatas di Kota Bandung dapat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 serta arahan dari Kemendikbudristek RI. 

"Kami apresiasi Pemkot Bandung yang telah menetapkan kembali digelar PTM terbatas dalam mengantisipasi terjadinya learning loss. Namun, kami juga mendorong agar PTM terbatas ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi status zona pandemi covid-19 di lingkungan sekitar, sesuai dengan Inmendagri dan juga arahan dari Kemendikbudristek," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/8/2021)

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus dapat menetapkan juklak-juknis, dengan menempatkan protokol kesehatan ketat sebagai prioritas acuan kegiatan PTM terbatas dari setiap satuan pendidikan.

Sehingga kembali bergulirnya PTM terbatas ini tidak menjadi potensi terbentuknya klaster baru dari pandemi covid-19.

Baca juga: PTM Bisa Dilakukan di Jabar di Empat Daerah PPKM Level 2 Mulai September

"Kami pun mendorong, agar Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat sekolah, harus betul-betul maksimal dan komperhensif dalam mempersiapkan kembali bergulirnya PTM terbatas ini, tidak hanya dari aspek kesiapan sarana prasarana dan metode pengajaran yang akan diberlakukan, tapi juga harus melibatkan para orangtua dan masyarakat sekitar sekolah," ucapnya.

Hal itu menjadi penting, karena para orangtua murid dan masyarakat sekitar memiliki hak untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan apakah putra-putrinya diizinkan atau tidak, untuk dapat mengikuti kegiatan PTM terbatas di sekolah, mengingat situasi pandemi covid-19 yang terus bergerak dinamis

"Orangtua dan masyarakat sekitar dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan PTM terbatas tersebut. Terlebih, izin tersebut diberikan dengan memperhatikan kondisi zonasi pandemi covid-19 di RW atau kewilayahan sekolah itu berada," ujar Tedy.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kota Bandung pun harus memiliki data terkait wilayah-wilayah zona pandemi covid-19 secara akurat sebagai acuan kebijakan. 

Baca juga: PTM di Bandung Dimulai Pekan Depan, Angkutan Umum Akan Diawasi Ketat agar Penumpang Tak Berdesakan

Sebab, dengan kondisi zona wilayah pandemi covid-19 yang berbeda antara satu wilayah dan lainnya, hal itu akan berdampak pula terhadap keseragaman dari penerapan kebijakan PTM terbatas di setiap sekolah.

"Boleh jadi setelah kebijakan izin PTM terbatas di umumkan Pemkot, tapi ternyata wilayah RW di lingkungan sekolah itu adalah merupakan zona merah, dengan terpaksa sekolah tersebut harus menunda untuk dapat kembali memulai PTM terbatas. Sebaliknya, kalau ternyata RW di lingkungan sekolah itu zona hijau, maka PTM terbatas dapat mulai dilaksanakan," ucapnya

Tedy pun berharap, agar sosialisasi terhadap kebijakan kembali bergulirnya PTM terbatas ini, dapat disampaikan seoptimal mungkin oleh Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan, termasuk bagi masyarakat. 

"Sehingga, kebijakan kembali bergulirnya PTM terbatas ini tidak justru menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat, terlebih bila terjadi masalah di kemudian hari," katanya

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved