Breaking News:

Emil Ingatkan Organisasi Perangkat Daerah di Jabar, Jika Tak Informatif Akan Dikurangi Anggarannya

Keterbukaan informasi OPD akan memengaruhi besaran anggaran yang diberikan kepada mereka. Makin baikmketerbukaan informasinya, makin besar anggarannya

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Arief Permadi
Dok Biro Adpim Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 

TRIBUNJABAR.ID - "Ancaman" serius disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberi arahan virtual Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dan Badan Publik di Jabar tahun 2021 dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/8). Ia akan "menghukum" organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan-badan publik yang tidak informatif. Hukumannya tak main-main: pengurangan dana hibah atau dana bantuan pemprov.

Emil mengatakan, predikat OPD dan badan publik atas keterbukaan informasi yang dihasilkan dari penilaian Monev Pemeringkatan oleh Komisi Informasi Jawa Barat akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD, dan besaran hibah atau bantuan keuangan bagi badan publik lainnya.

"Semakin baik predikat keterbukaan informasinya, semakin besar pagu bantuan yang akan diberikan nantinya. Imbauan ini penting saya kemukakan demi akuntabiltas dan efektivitas APBD di depan publik,” kata Emil.

Emil berharap semua badan publik dapat meningkatkan level keterbukaan informasinya kepada masyarakat. Hal ini penting guna mengurangi miskomunikasi antar-pemangku kepentingan juga dengan penerima informasi. Terlebih, Jabar sudah tiga tahun berturut-turut menyandang predikat sebagai provinsi terinformatif di Indonesia.

Menurut Gubernur, kesalahan komunikasi dimulai dari penyebaran informasi atau pesan. Di era kemajuan teknologi digital masyarakat harus mendapatkan kabar lengkap dan tidak setengah-setengah.

“Semua urusan kehidupan ini awalnya dari miskomunikasi, dari hal itu menjadi mistafsir, salah pembacaan dan salah menyimpulkan,” kata Emil.

Hal ini, menurur=t Emil, banyak terjadi terutama pada isu besar dan kekinian seperti Covid-19.

“Ini banyak sekali seperti termasuk urusan Covid-19. Bagaimana publik menerima informasi sepotong-sepotong. Ilustrasi ini bagian yang harus kita perbaiki. Kalau datanya lengkap, informasinya lengkap,” jelas Emil.

Monev keterbukaan informasi publik 2021 diikuti 118 badan publik se-Jabar terdiri dari enam kategori yaitu pemerintah kabupaten/kota, partai politik, BUMD, lembaga vertikal, organisasi non pemerintah, serta perangkat daerah tingkat Provinsi.

Sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban memberikan informasi publik seterang mungkin dan oleh karenanya perlu ada evaluasi dan monitoring kontinu. Komisi Informasi bertindak sebagai pihak yang memonitoring dan mengevaluasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved