Breaking News:

GP Ansor Gandeng PT MPM Kerja Sama dengan Petani Garap Lahan, Sebut "Jangan Ganggu Kemitraan Kami"

PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) sebagai perusahaan yang memegang HGU atas lahan sekitar 1.020 di Kecamatan Cipanas, Cianjur makin giat menata

Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Darajat Arianto
DOK PT MPM
Perkebunan PT Maskapai Perkebunan Moelia (PT MPM) di Cipanas, Cianjur 

Laporan wartawa Tribunjabar.id, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) sebagai perusahaan yang memegang hak guna usaha (HGU) atas lahan sekitar 1.020 di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur makin giat menata perkebunannya.

PT MPM mengajak masyarakat petani penggarap warga asli Desa Batulawang untuk bermitra mengembangkan perkebunan kopi, tanaman pakis,  hortikultura, tanaman pangan seperti sayur mayur dan buah buahan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan untuk wilayah Cianjur, Bogor, Jakarta dan sekitarnya.

“Program  PT MPM  lainnya yang sudah berjalan adalah  bekerja sama dengan  Pesantren Al Mubaroq Cianjur dan GP Ansor Cianjur dalam rangka program deradikalisasi eks napi teroris dan penguatan moderasi beragama di wilayah Cianjur,” kata Antoni, SH, MH kuasa hukum PT MPM ditemui di kawasan Jalan Dr Muwardi Bypass Cianjur, Rabu (25/8/2021).

Antoni mengatakan, PT MPM juga telah menyerahkan sekitar 20 persen  lahan HGU-nya kepada pemerintah sebagai program reforma agraria (redistribusi) untuk dibagikan kepada masyarakat petani penggarap yang  selama ini bermitra dengan PT MPM. Proses redistribusi saat ini sedang berlangsung dibawah oleh Tim  Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dikordinasikan oleh Bupati Cianjur.

“Sebelumnya, lahan HGU kami sempat diserobot oleh oknum yang mengaku berasal dari ormas tertentu dengan mengerahkan  ratusan anggota ormas tersebut dari berbagai daerah di Indonesia untuk menduduki sekitar 40 persen luas  HGU tersebut. Mereka merusak tanaman teh terbaik milik perusahaan seluas sekitar 300 hektar. Kejadian itu membuat kerugian besar bagi perusahaan. Namun saat ini PT MPM telah kembali menguasai dan menata kembali lahan HGU tersebut,” katanya.

Antoni memohon instansi terkait yang terlibat dalam program redistribusi lahan HGU melakukan pengawasan di lapangan agar kepentingan masyarakat asli yang bekerja sebagai petani penggarap terlindungi dari oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari program tersebut.

“Apalagi kami dan masyarakat asli tengah mengembangkan program tanaman pangan dan hortikultura. Tolong jangan ganggu kemitraan kami,” ujar Antoni. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved