Breaking News:

Denda Pajak Sudah Dihapus, Ribuan Kendaraan di Sumedang Tercatat Masih Menunggak Pajak

Puluhan ribu unit kendaraan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/CIPTA PERMANA
ILUSTRASI - Samsat Bandung 1 Pajajaran sosialisasikan Program Triple Untung Plus di kawasan Astana Anyar, Selasa (24/8/2021). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Puluhan ribu unit kendaraan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). 

"Hingga kini, total ada 82 kendaraan yang masih tercatat menunggak pajak," kata Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) wilayah Sumedang, Deni Zakaria saat ditemui TribunJabar.id, di ruang kerjanya, Rabu (25/8/2021) sore.

Menurut Deni, kendaraab yang menunggak atau Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) selama 5 tahun kebawah didominasi oleh kendaraan sepeda motor.

"Sebesar 90 persen atau setara dengan 77 ribu kendaraan roda dua masih menunggak pajak, dan 10 persennya lagi adalah kendaraan roda empat," ujar dia.

Selain itu, kata dia, dari 82 ribu kendaraan tersebut merupakan potensial pajak kendaraan bermotor di Sumedang yang jumlahnya mencapai 312.00 unit kendaraan data aktif. 

"Nilainya berbanding terbalik, karena kendaraan roda empat itu relatif kecil, namun penerimaan pajaknya lebih besar, meskipun hanya 10 persen dari harga kendaraan, dan untuk kendaraan roda dua kan hanya berapa persen saja dari harga kendaraan itu sendiri atau harga OTR (on the road)," kata dia.

Meski begitu, lanjut Deni, pihaknya gencar mempromosikan berbagai promo menarik kepada para wajib kendaraan bermotor di wilayahnya. Salah satunya memberikan bebas denda bagi para penunggak pajak. 

"Untuk tunggakan pajak tahun ke-5 karena wajib pajak yang nunggak di atas lima tahun atau 10 tahun tidak bayar. Kemudian jika mau bayar pajak,  hanya membayar pokoknya saja, yakni 4 tahun dengan denda 0 persen," tutur Deni.

Selain itu, tambah dia, pihaknya telah membuat kebijakan diskon untuk para wajib pajak. Sebab, kata dia, hal ini sebagai apresiasi bagi para wajib pajak mulai dari 2 persen sampai 3 persen.

"Jika membayar pajak yang jatuh temponya sebelum 30 hari, maka diskonnya sebesar 2 persen, jika 60 hari diskonnya sebesar 4 persen, 90 hari diskonnya sebesar 6 persen ,120 hari diskonnya sebesar 9 persen, dan jika 5 bulan sebelum jatuh tempo bisa diskon hingga sebesar 10 persen," katanya (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved