Breaking News:

Dua Calo Mengaku dari Kejati Jabar Diamankan, Janji Urus Ganti Rugi Bendungan Sadawarna Sumedang

Dua calon ini berjanji bisa mengurus ganti rugi proyek Bendungan Sadawarna di Sumedang.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: taufik ismail
Istimewa/Dok Humas Kejati Jabar
Petugas menggiring dua oknum yang mengaku dari Kejati Jabar di Sumedang, Jawa Barat. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua orang pria yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat diamankan tim Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejati, Selasa (17/8/2021).

Kedua orang berinisial MY dan WHD ini mengaku-ngaku dari Kejati, diduga melakukan percaloan dan memasukkan data kepemilikan tanah fiktif untuk mendapatkan ganti rugi dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Sadawarna di daerah Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang.

MY dan WHD diamankan setelah adanya informasi yang berkembang di warga Kecamatan Surian, bahwa ada oknum yang mengatasnamakan Kejari Jabar dapat mengurus ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan Bendungan Sadawarna di wilayahnya.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan, informasi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Desa Suryamedal, Kecamatan Surian.

"Oknum tersebut meminta uang operasional dan persentase jika ganti kerugian lahan tersebut cair," ujar Dodi Ghazali, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8/2021).

"Bahkan salah satu pihak yang diamankan juga memasukkan data fiktif terkait keberadaannya selaku penggarap untuk mendapatkan ganti kerugian seluas 2.100 m2 lahan garapan," ujarnya.

Tim yang dipimpin langsung oleh Asintel Kejati Jabar, Sugeng Haryadi pun, kata dia, langsung bergerak mengamankan kedua oknum tersebut.

"Dua orang tersebut diamankan oleh Tim Pam SDO bersama personel Kejari Sumedang dan dibawa ke Kantor Kejari Sumedang untuk dimintai keterangan," katanya.

Setelah mendapat keterangan dari pihak yang diamankan dan aparat desa serta warga, akhirnya kedua orang tersebut yakni MY dan WHD diserahkan ke Polres Sumedang untuk diproses.

Kajati Jabar Dr Asep N Mulyana mengingatkan agar semua pihak tidak main-main dalam proyek pemerintahan apalagi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Setiap proyek pemerintah, kata dia, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Kejati Jabar Instruksikan Kejari Ikut Awasi Penyaluran Bansos, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved