Vaksin Covid-19 Sering Telat, Pemkab Majalengka Batalkan Syarat Penerima Bansos Pakai Kartu Vaksin

Pemkab Majalengka membatalkan persyaratan penerima bansos dari pemerintah yang harus terlebih dulu menjalani vaksin Covid-19.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Eki Yulianto
Situasi Penyaluran Bansos Kemensos di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Kamis (5/8/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Pemkab Majalengka membatalkan persyaratan penerima bansos dari pemerintah harus menjalani vaksin Covid-19 dengan menunjukan kartu vaksin.

Hal ini karena stok vaksin Covid-19 kerap habis sehingga sejumlah puskesmas kini terpaksa harus menunda pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang sudah diagendakan sebelumnya.

Sekda Majalengka, Eman Suherman mengatakan, pihaknya tidak bisa melaksanakan surat edaran yang sudah diterbitkan sebelumnya menyangkut aturan pelaksanaan pembagian bansos.

Dalam surat edaran itu menyebutkan, hanya mereka yang sudah divaksin yang bisa mendapat bansos, caranya dengan menunjukan kartu vaksin.  Dan bagi yang belum divaksin pendistribusian bansos harus ditunda terlebih dulu.

Baca juga: Rutin Bayar Pajak Rp 38 Ribu, Buruh Pabrik Majalengka Ini Dapat Hadiah Motor Rp 24 Juta,Happy Banget

“Pada perjalanannya ternyata vaksin Covid-19 sering tidak tersedia akibat pasokan yang terlambat sementara antusiasme masyarakat juga mulai meningkat," ujar Eman, Sabtu (7/8/2021).

Saat itu, edaran diterbitkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi akibat animo masyarakat rendah. Makanya untuk meningkatkan animo terhadap vaksinasi Covid-19, mereka yang sudah dapat fasilitas dari Dinsos menjadi yang pertama untuk divaksin, kalau tidak bersedia dan jika bisa pendistribusian ditangguhkan.

"Tapi nyatanya demikian (vaksin sering kosong), akhirnya kini harus fleksibel, ketika vaksin tidak tersedia, tidak mungkin dilakukan penangguhan pendistribusian bansos. Sekarang bansos ditahan, sementara masyarakat butuh makan, butuh biaya hidup,” ucapnya.

Sehingga, menurut Eman, pemerintah harus bersikap bijak dan fleksibel karena ternyata ketersediaan vaksin sering kosong dan tidak bisa diadakan sesuai keinginan pemerintah daerah, karena semua kabupaten/kota lainpun mengalami hal yang sama.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved