Breaking News:

Sekda Pastikan Insentif Nakes yang Tangani Pasien Covid-19 di Kabupaten Sumedang Bakal Segera Cair

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman memastikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan akan secepatnya cair.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa/ Dok Humas Pemkab Sumedang
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman memastikan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di Sumedang akan secepatnya cair.

Herman menyebutkan, insentif yang diberikan untuk tenaga kesehatan memiliki sasaran dan sumber anggaran yang berbeda, diantaranya insentif untuk petugas 3T (Testing, Tracing, Treatment) bersumber dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK).

Kemudian, kata dia, insentif untuk petugas penanganan Covid-19 dan petugas vaksinasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumedang.

"Anggaran untuk insentif petugas penanganan Covid-19 dan insentif vaksinasi sudah dicairkan pada Januari dan Juni 2021. Sedangkan untuk Juli 2021 masih dalam proses, dan secepatnya akan dicairkan," kata Herman Suryatman di Sumedang, Kamis (5/8/2021).

Meski begitu, lanjut Herman, insentif yang bersumber dari BOK tambahan, proses pencairannya mengikuti regulasi yang diatur Menteri Kesehatan saat ini dalam proses verifikasi yang diupload ke dalam aplikasi Kemenkes.

"Tahun 2020, yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan baru satu kali pencairan. Belum cair karena juknis dari pemerintah pusat baru turun pada Mei 2021, dan pada Juni lalu kami lakukan pergeseran anggaran dan input data, dan pada Juli 2021 baru verifikasi, validasi dan diproses," ucap dia.

"Sebenarnya, awal Agustus 2021 ini finishing touch. Insya Allah minggu ini kita upayakan BOK ini cair, karena sudah diproses sejak akhir Juli 2021 di BPKAD," kata Herman, menambahkan.

Baca juga: Bantu Warga yang Isoman dan Nakes, PLTU Palabuhanratu Salurkan Ribuan Paket Sembako dan Vitamin

Selain itu, ujar dia, sisa anggaran BOK 2020 tersebut menjadi bagian dari Silva yang ada di kas daerah dan di anggaran Tahun 2021.

Meski begitu, lanjut Herman, proses pencairan tagihan 2020 yang dibayar di 2021, dan pemerintah pusat mengatur agar diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan ketepatan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), sedangkan audit oleh BPKP perwakilan Jawa Barat baru dilakukan minggu lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved