Breaking News:

Tangani Covid-19, Pemda KBB Berencana Galang Dana dari ASN, Tenang, Tidak Potong Gaji, Ini Skemanya

Pemkab Bandung Barat berencana menambah dana penanganan Covid-19 dan menggalang dana dari ASN.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: taufik ismail
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Sekda Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) berencana untuk menggalang dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin, mengatakan, terkait rencana galang dana tersebut pihaknya juga sudah mendapat arahan dari Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.

"Tapi masih dihitung juga antara potensi dengan kondisi. Paling tidak sudah ada usulan, targetnya (penyaluran) pasien yang isolasi mandiri," ujarnya di Kompleks Perkantoran Pemda KBB, Kamis (29/7/2021).

Sementara saat disinggung, rencana galang dana tersebut dengan skema potong gaji ASN, Asep memastikan Pemda Bandung Barat tidak akan melakukan hal tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada rencana pemotongan gaji ASN untuk penanganan Covid-19," kata Asep.

Selain itu, kata Asep, pihaknya juga akan mencoba untuk menggunakan zakat profesi yang dikelola oleh masing-masing dinas di lingkungan Pemda KBB untuk membantu penanganan Covid-19 tersebut.

"Zakat profesi yang dikelola masing-masing dinas akan kami optimalkan, nanti kami akan rapatkan," kata Asep.

Sementara terkait pemberian bantuan sosial saat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, pihaknya juga saat ini sudah memiliki gagasan, yakni pemberian uang secara tunai.

"Kami sudah ada gagasan, mungkin bentuknya tunai, kalau misalnya harus dari APBD," ucapnya.

Namun, hingga saat ini pihaknya masih mematangkan terkait rencana tersebut, terutama menghitung jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar penyalurannya tepat sasaran.

Menurutnya, rencana pemberian bantuan sosial secara tunai tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan Pemda KBB, terutama masalah hukum.

"Tapi lagi dihitung dulu, data warga yang berhak mendapatkan, nanti baru kami hitung duitnya supaya tidak ada gejolak," ujar Asep.

Ia mengatakan, dalam penyaluran bantuan tersebut kemungkinan tidak ada menggunakan data yang lama karena dikhawatirkan terjadi permasalahan seperti yang sudah terjadi.

"Saat refocusing dulu, kami menggunakan data lama, jadi diasumsikan sekian. Nah, sekarang kami enggak akan seperti itu, enggak akan nembak-nembak, paling tidak kalau ada gejolak pun enggak terlalu besar," katanya.

Baca juga: Kata Pengamat soal Pemotongan Gaji ASN untuk Penanganan Covid-19: Tidak Semuanya Kategori Cukup

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved