Breaking News:

Gaji PNS Dipotong

Kata Pengamat soal Pemotongan Gaji ASN untuk Penanganan Covid-19: Tidak Semuanya Kategori Cukup

Secara administrasi, pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk penanganan Covid-19, berisiko.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
dok pribadi/ Istimewa
Cecep Darmawan 

TRIBUNJABAR.ID - Secara administrasi, pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk penanganan Covid-19, berisiko.

Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik, Cecep Darmawan, yang merupakan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Menurutnya, seharusnya penanganan Covid-19 menjadi gerakan masif, bukan paksaan seperti pemotongan gaji.

Gerakan ini bisa didahului oleh teladan dari kepala daerah atau pemimpinnya yang duluan memotong gajinya atau menyumbang secara sukarela supaya menjadi teladan bawahannya.

"Silakan saja, ada bupati per bulan gajinya dipotong berapa. Silakan wakil bupati, sekda beri contoh dulu. Silakan kepala dinas dipotong berapa, tapi sukarela. Jadi ada form yang diisi masing-masing yang menyatakan selama Covid-19, menyatakan mengikhlaskan sekian rupiah. Itu boleh kapan saja dan berapa pun," kata Cecep kepada Tribun saat dihubungi melalui telepon, Rabu (28/7/2021).

Cecep mengatakan perlu diklarifikasi dahulu, apakah gaji ASN yang akan dipotong, seperti yang rencananya segera diterapkan di Kabupaten Majalengka ini adalah gaji pokok atau tunjangan daerah.

Sebab, kata Cecep, gaji adalah kewenangan pusat dan tidak boleh dipotong begitu saja.

Baca juga: Bupati Ini Donasikan Gaji Sebulan untuk Penanganan Covid-19, Ajak ASN yang Tak Terdampak PPKM

"Kita belum tahu apakah aspeknya sukarela, atau dipotong gaji. Kalau mekanismenya, menurut saya, sih bagusnya kalau sumbangan ASN. Mau sumbangan berapa pun, sumbangan dari gaji atau di luar gaji, bagus. Tapi kalau dipotong gaji, harus dikonfirmasi lagi ini ke bupati seperti apa pemotongannya," katanya.

Cecep mengaku tidak yakin pemotongan gaji itu bisa dilakukan.

"Karena sistem keuangan kita ketat dan akan bertabrakan dengan regulasi, dan tidak akan mau kepada daerah mengambil langkah itu karena dia tahu itu berisiko," kata Cecep.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved