Breaking News:

Pemenang Lelang TPPAS Legok Nangka Baru Ada Tahun Depan, 13 Konsorsium Telah Memasukkan Dokumen

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengumumkan hasil evaluasi prakualifikasi lelang TPPAS Regional Legok Nangka.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Istimewa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menggelar rapat terkait TPPAS Regional Legok Nangka dengan lima kepala daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019). 

Dengan demikian proses pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka bisa dimulai dan sesuai rencana ditargetkan beroperasi 2023 atau 2024 sebagai pengganti TPA Sarimukti di Bandung Barat.

“Karena memang TPA Sarmukti akan habis masa pakainya,” kata Ridwan Kamil.

Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka merupakan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di kawasan Bandung Metropolitan.

Legok Nangka adalah fasilitas pengolahan sampah regional yang modern dan ramah lingkungan sebagai pengganti TPA Sarimukti yang hanya mampu mengelola sampah hingga 2023.

Tempat pengolahan sampah regional yang terletak di Kabupaten Bandung dan Garut memiliki luas lahan 82,5 hektare.

Baca juga: Pansus II : TPA Sarimukti Over Kapasitas, TPPAS Regional Legok Nangka Harus Segera Terealisasi

Legok Nangka akan mengolah 1.853 sampai 2.131 ton sampah per hari yang berasal dari lima daerah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. 

Proyek TPPAS Regional Legok Nangka dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan masa operasi 20 tahun. 

“Teknologi pengolahannya masih terbuka bagi berbagai jenis teknologi (baik termal dan nontermal), selama  sudah teruji dan memiliki rekam jejak yang baik,” kata Ridwan Kamil.  

Legok Nangka telah menjadi proyek strategis nasional yang disupervisi langsung pemerintah pusat.

Baca juga: Kabupaten Bandung Segera Punya Sekda Definitif, Bupati Dadang Supriatna Akan Lantik Sebelum Agustus

Tahapan prakualifikasi pada 29 Maret 2021, merupakan tindak lanjut dari Perpres 58/2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kemudian, Perpres 3/2018 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik, apabila pemenang lelang KPBU menggunakan Teknologi Pengolahan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Lalu, Perpres 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Ini untuk proses pengadaan badan usahanya,” tutur Ridwan Kamil. (*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved