Breaking News:

DPR Minta Testing Terus Digencarkan, Heran Jika Pemerintah Justru Menguranginya

Pelaksanaan testing dan tracing Covid-19 diharapkan terus digencarkan menjelang PPKM level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7/2021).

Editor: Giri
Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
Ilustrasi - Wisatawan saat dilakukan pemeriksaan rapid test antigen di objek wisata Pantai Tirtamaya Indramayu, Minggu (16/5/2021). Pelaksanaan testing dan tracing Covid-19 diharapkan terus digencarkan menjelang PPKM level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pelaksanaan testing dan tracing Covid-19 diharapkan terus digencarkan menjelang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7/2021).

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR Alifudin.

Dia menyampaikan itu merespons fenomena tren kasus Covid-19 menurun yang justru dikarenakan testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.

"Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif," kata Alifudin kepada Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah terbuka kepada publik terkait data Covid-19.

Ia mengaku heran jika pemerintah melakukan pengurangan testing oleh karena ingin melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli.

"Harus terbuka ke publik, apalagi naudzubillah jika ada manipulasi data dengan cara testing yang dikurangi, dan terlihat kurvanya semakin menurun karena testing-nya juga dikurangi. Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan," kata dia.

Alifudin berpendapat, pemerintah semestinya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Sebab, hal itu merupakan upaya penanganan pandemi Covid-19.

Terkait enggannya masyarakat untuk testing, pemerintah diminta lebih digencarkan dengan cara pendekatan persuasif serta sosialisasi ke masyarakat bahwa testing diperlukan dan baik adanya.

"Karena banyak kejadian masyarakat yang memiliki gejala Covid-19, namun takut untuk di-testing karena kekhawatiran dan lain sebagainya," tutur dia.

Di sisi lain, tambah Alifudin, testing berbayar juga masih membuat masyarakat terlalu berat untuk beban pembiayaannya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjalankan kebijakan terkait penetapan harga maksimal untuk rapid test antigen dan tes swab PCR agar lebih murah.

"Khawatir masyarakat yang tidak punya uang untuk testing Covid-19 akhirnya tidak diketahui positif atau negatifnya," kata Alifudin. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Diminta Terbuka soal Jebloknya Tes Covid-19, Tak Dilakukan demi Pelonggaran PPKM", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/10033291/pemerintah-diminta-terbuka-soal-jebloknya-tes-covid-19-tak-dilakukan-demi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved