Breaking News:

Akibat Adanya OTT, Bupati Bandung Akan Restukturisasi Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Bupati Bandung Dadang Supriatna akan melakukan restukturisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Hal ini buntut dari operasi tangkap tangan

Penulis: Cipta Permana | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar
Bupati Bandung, Dadang Supriatna 

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna akan melakukan restukturisasi pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung. Hal ini sebagai buntut dari operasi tangkap tangan (OTT)  koordinator wilayah (korwil) Kecamatan Pangalengan dan Kertasari oleh tim Saber Pungli Jabar beberapa hari lalu.

Dadang mengatakan, jabatan korwil tidak masuk dalam susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada bidang dan bagian kedinasan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dengan demikian, maka pihaknya akan membubarkan keberadaan 31 korwil di Kabupaten Bandung

"Berdasarkan SOTK itu memang tidak ada korwil. Makanya akan saya kaji lagi dan lihat konsiderannya. Sehingga menjadi pertimbangan saya untuk dibubarkan saja, karena selama ini juga kan mereka enggak memiliki anggaran. Maka memberikan tugas kepada ASN namun tidak diikuti oleh tunjangan operasional merupakan sebuah kesalahan," ujarnya saat di temui di Kantor Pemkab Bandung, Kamis (22/7/2021). 

Dadang meyakini jabatan korwil bukan termasuk bagian dari SOTK, karena turut membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang SOTK di Pemerintahan Kabupaten Bandung, saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung beberapa tahun lalu.

Dalam Perda tersebut, memang tidak mengenal istilah korwil sebagai bagian dari SOTK.

Namun, keberadaan korwil ini dibentuk oleh Dinas Pendidikan setelah UPT Pendidikan dihapuskan, yang kemudian disahkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

"Saya pastikan kalau korwil itu tidak ada payung hukumnya, maka saya akan merekomendasikan untuk dihapus dan memfungsikan pengawas dan penilik untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat," ucapnya.

Oleh karena itu Dadang mengaku, telah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan investigasi, guna menetapkan sanksi bagi oknum pejabat Disdik dan pihak-pihak yang turut terlibat dalam kasus OTT tersebut.

Selain itu, pihaknya pun akan melakukan rotasi ASN eselon II, termasuk di Disdik, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved