Breaking News:

Rektor UI Boleh Rangkap Jabatan, Politikus PKS Sebut Pemerintah Makin Tidak Peka Etika Hukum

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai hal itu menunjukkan sinyalemen bahwa pemerintah semakin tidak peka etika hukum.

Editor: Hermawan Aksan
Fitri Wulandari
Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, boleh merangkap jabatan. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Revisi tersebut tertuang dalam PP 75/2021 dan memperbolehkan rektor rangkap jabatan.

"Soal penerbitan PP ini, tentu adalah hak pemerintah. Mestinya kekuasaan hukum yang dimiliki pemerintah digunakan untuk membangun etika hukum," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

"Mengapa rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi."

Baca juga: Kekayaan Ari Kuncoro, Rektor UI yang Kini Merangkap Jadi Komisaris BUMN, Capai Rp 52 Miliar

"Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan," katanya.

Sukamta berpendapat PP baru ini semakin berbahaya karena terkait dengan institusi pendidikan yang selama ini selalu dijaga independensinya dan tidak menjadi ajang politik praktis.

"Kalau menggunakan ungkapan jawa, 'ngono yo ngono ning ojo ngono'."

Baca juga: Aturan Berubah, Rektor Universitas Indonesia Kini Boleh Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

"Banyak pihak tahu ini adalah politik balas jasa kepada para relawan politik, tapi mestinya etika hukum tetap dijaga."

"Institusi pendidikan selama ini diharapkan bisa jadi lembaga independen yang kritis konstruktif, membela kepentingan masyarakat."

"Posisi terhormat ini jangan diruntuhkan dengan pelonggaran larangan rangkap jabatan," ujarnya.

Sukamta berharap pemerintah mau menerima masukan dan koreksi dari berbagai pihak terkait PP Statuta UI.

"Kemudian melakukan perubahan dan mengembalikan pengaturan rangkap jabatan seperti PP sebelumnya," katanya. 

(Tribunnews.com)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved