Breaking News:

Pak Uu Sebut Pemprov Jabar Akan Terus Berupaya Penuhi Insentif Tenaga Kesehatan di Jawa Barat

Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menggenjot realisasi anggaran di sektor kesehatan, khususnya insentif Nakes

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp 59,2 miliar untuk insentif para tenaga kesehatan penanganan Covid-19 di Jawa Barat tahun ini.

Dari angka tersebut, sudah disalurkan 34,26 persen, sampai pertengahan Juli 2021. Sisanya, tinggal menunggu usulan kembali dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus menggenjot realisasi anggaran di sektor kesehatan, khususnya mengenai insentif para nakes penanganan Covid-19.

Menurutnya, penyerapan insentif untuk nakes di Jawa Barat baru mencapai sekitar 34 persen. Pemda Provinsi Jawa Barat dalam hal ini sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang akan disalurkan, jangan sampai melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku.

“Maka Gubernur pun berhati-hati, karena penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Kalaupun kami dianggap lamban, bukan berarti anggaran itu tidak akan dipakai, tapi bertahap agar sesuai payung hukum," kata Pak Uu melalui ponsel, Selasa (20/7/2021).

Ditambah saat ini, katanya, dengan adanya Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Sistem keuangan sekarang harus mengacu sistem yang dibuat Menteri Dalam Negeri. Kemungkinan juga bapati dan walikota di Jabar masih kesulitan menggunakan SIPD yang masih baru," imbuhnya.

Baca juga: Pak Uu Wagub Jabar Ingatkan Potensi Penularan Virus Corona saat Penyembelihan Hewan Kurban

Namun, Pak Uu sangat berharap ke depannya insentif bagi para nakes ini dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota akan terus berupaya sebijak mungkin dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, selama tahun 2021 baru enam provinsi yang sudah menyalurkan insentif nakes di atas 50 persen. Di antaranya Kalimantan Selatan (100 persen), Nusa Tenggara Timur (74,1 persen), Kalimantan Barat (66 persen), Jawa Timur (62 persen), Banten (58,6 persen), dan Kalimantan Utara (50,1 persen).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved