Breaking News:

Bandung Dapat ''Keistimewaan'' Pembagian Beras Bantuan Pemprov Jabar Imbas PPKM, 10 Kilo Per KK

Kota Bandung dan Kabupaten Bandung akan menjadi sasaran pertama bantuan beras yang disalurkan Pemprov Jabar.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
TRIBUNJABAR.ID/CIPTA PERMANA
Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna dan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima bantuan beras dari Kepala Kanwil Bulog Divre Jabar, Taufan Akib secara simbolis dalam peluncuran distribusi program bantuan beras PPKM 2021 Jawa Barat di Gudang Bulog Jabar, Minggu (18/7/2021). Kota Bandung dan Kabupaten Bandung akan menjadi sasaran pertama bantuan beras yang disalurkan Pemprov Jabar. 

Dodo mengatakan masyarakat Jawa Barat yang menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial mencapai 7 juta kepala keluarga, yang mendapat program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST).

"Untuk bansos beras, sasarannya penerima PKH dan BST, masing masing 10 kilogram beras medium satu kali," ujarnya saat itu.

Dodo mengatakan, PKH di Jabar memiliki kuota 1.718.362 keluarga penerima manfaat dengan besaran sesuai dengan masing-masing kriteria, yakni ibu hamil, balita, anak sekolah.

Penyaluran tiap triwulan sekali dan sudah disalurkan pada Januari dan April 2021.

Baca juga: Pos Penyekatan PPKM Darurat Bikin Penjambret Mati Kutu Setelah Rebut Hape Milik Korban dan Dikejar

BPNT di Jabar, ujarnya, memiliki kuota 3.350.856 keluarga penerima manfaat (KPM).

Besaran manfaat Rp 200 ribu per bulan, dan harus dibelikan bahan yang sudah ditetapkan di e-Warong terdekat.

Program ini, katanya, sudah disalurkan dengan rata-rata penyaluran 90 persen.

Baca juga: PPKM Darurat Dituding Sengsarakan Rakyat, Ratusan Warga Kuningan Sampaikan Petisi

Sedangkan BST memiliki kuota 1.957.321. Penyaluran dilakukan sampai April 2021, dengan besaran manfaat Rp 300 ribu per bulan per KPM.

Dodo menjelaskan, penerima bansos Kemensos berbeda dengan keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis DTKS. Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved