Breaking News:

SK Belum Turun dan Disebut Ada Konflik, Ternyata Ini Penjelasan Ketua Karang Taruna Kota Bandung

Menurut Andri, Karang Taruna Kota Bandung tak ada konflik internal organisasi, tak ada dualisme kepengurusan, yang ada adalah ia sudah 1,5 tahun tidak

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Darajat Arianto
Tribun Jabar/Cipta Permana
Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Andri Gunawan turut bagikan masker bagi para pengendara roda dua yang melintasi pos cek poin area Cicaheum, sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Bandung yang menerapkan PSBB dan PHBS guna memutus rantai penularan Covid-19 di Kota Bandung, Rabu (22/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Karang Taruna Kota Bandung, Andri Gunawan membantah adanya konflik atau perseteruan di tubuh Karang Taruna sehingga menyebabkan belum turunnya surat keputusan untuk dilakukan pelantikan untuk kepengurusannya.

Menurut Andri, Karang Taruna Kota Bandung tak ada konflik internal organisasi, tak ada dualisme kepengurusan, dan tak ada dualisme kepemimpinan, bahkan tak ada pula persengketaan. Justru, katanya, yang ada itu adalah ia sudah 1,5 tahun tak diberikan surat keputusan (SK) oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial.

"Sejak kemenangan saya dalam pemilihan Karang Taruna Kota Bandung yakni 1,5 tahun belum mendapat SK. Padahal, saya sudah diberikan rekomendasi oleh Karang Taruna Jabar. Kami kegiatan sekarang jalan terus,  kalau benar ada konflik bagaimana mungkin bisa bekerja sekencang ini?" ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (18/7/2021).

Andri menegaskan bahwa Karang Taruna Kota Bandung saat ini tengah menikmati keguyuban di masa pandemi dengan membantu warga yang memang membutuhkan. Dia berharap Dinas Sosial Kota Bandung menjadikan aturan sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan. 

Baca juga: Karang Taruna Kota Bandung Dilanda Konflik Kepengurusan, SK Pengurus Jadi Terhambat

"Kalau ada calon yang kalah itu wajar komplain. Tapi, apakah harus terus dilayani? Komplainnya itu memang motifnya apa," katanya seraya menegaskan ia telah mendapat persetujuan Karang Taruna Jawa Barat untuk segera dilantik oleh Pemkot Bandung

"Saya dapat rekomendasi itu sejak 8 Januari 2020. Selesai pemilihan itu sudah dibawa ke provinsi dan diberikan rekomendasi dan itu harusnya jadi dasar Pemkot Bandung memberikan SK," katanya.

Selanjutnya, Andri mengaku prihatin di situasi pandemi ini Karang Taruna Kota Bandung sedang solid dan bekerja untuk rakyat, tapi masih ada saja ASN dan oknum politikus yang menahan SK karena pertimbangan politik.

"Kami banyak hambatan karena enggak ada SK, seperti contohnya mau mendapatkan CSR dan lainnya jadi tak bisa karena tak ada SK. Tindakan ini pun nanti akan perburuk citra Pemkot Bandung. Jadi, tak elegan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved