Breaking News:

PPKM Darurat di Kota Bandung

Kota Bandung Masih Zona Merah, Evaluasi PPKM Darurat Dibahas Lebih Awal, Kaji Jika Diperpanjang

Pemkot Bandung dan Forkopminda melakukan evaluasi PPKM Darurat. Status Kota Bandung kini pun masih zona merah.

Penulis: Tiah SM | Editor: taufik ismail
Istrimewa/Humas Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, Oded M Danial, saat konferensi pers seusai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menggelar rapat evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Jumat, (16/7/2021).

Evaluasi dilakukan lebih awal ini untuk menyikapi beragam dinamika mutakhir selama PPKM Darurat di Kota Bandung.

Ketua Komite Kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Oded M Danial sengaja menginisiasi rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lebih awal sehingga Kota Bandung sudah mengantongi sejumlah langkah antisipatif. 

“Kota Bandung saat ini masih zona merah, PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli, makanya gelar evaluasi hari ini. Untuk mencari masukan dari Forkopimda untuk menjadi bahan ke depan. Sehingga bisa dikaji dan terus dibahas,” ujar Oded.

Menurut Oded, PPKM Darurat ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan di daerah menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Hingga Jumat 16 Juli 2021, belum ada kepastian soal status PPKM Darurat diperpanjang atau tidak.

Oded mengatakan jika PPKM Darurat, diperpanjang, Satgas Penanganan Covid-19 sudah berkoordinasi untuk menginventarisasi sejumlah kemungkinan. Sehingga tinggal dikaji lebih lanjut untuk menentukan kebijakan di tingkat daerah.

“Pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tentu dengan kebijakan lokalnya kami perhatikan. PPKM diperpanjang atau tidak, kami akan menunggu. Karena sampai hari ini belum ada kepastian,” ujar Oded M Danial.

Oded sangat memahami apabila banyak masyarakat ikut terdampak dengan kebijakan PPKM Darurat ini. Sehingga ia sudah meminta agar warga yang tidak masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memperoleh bantuan sosial.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved